Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani karena memotong anggaran lembaga tersebut. Menkeu juga disebut beberapa kali absen dalam rapat dengan Pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) MPR.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan kehadiran Sri Mulyani sangat dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan MPR. Sri Mulyani disebut beberapa kali tidak memenuhi undangan tanpa alasan yang jelas. Bamsoet lantas menyebut Sri Mulyani tidak menghargai MPR karena selalu membatalkan kedatangannya dalam rapat dua hari sebelum diundang.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan Sri Mulyani beberapa kali diundang oleh Banggar MPR untuk membahas refocusing anggaran penanganan COVID-19. Namun, Sri Mulyani tidak pernah hadir setiap kali diundang.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Sri Mulyani karena telah memotong anggaran MPR. Fadel berdalih jumlah anggaran terus menurun padahal jumlah pimpinan MPR periode ini naik dari 4 orang menjadi 10 orang.
"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan,” ujar Bamsoet dalam keterangan resminya.
Fadel juga mengeluhkan kinerja Sri Mulyani yang membatalkan kehadirannya dalam rapat MPR secara mendadak. Selain itu, Sri Mulyani juga disebut tidak memenuhi janjinya terkait pelaksanaan kegiatan MPR.
Sri Mulyani kerap membatalkan kehadirannya dua hari setelah jadwal rapat sudah diatur. Ia juga membatalkan kehadiran meski rapat sudah dijadwal ulang. Atas hal ini Fadel mengatakan 10 pimpinan MPR melalui rapat bersama telah sepakat meminta Jokowi untuk memecat Sri Mulyani.
Pemangkasan anggaran MPR ini terjadi pada 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 603,67 miliar. Namun, dana ini dikurangi menjadi Rp 576,12 miliar dengan alasan refocusing anggaran. Adapun tahun ini anggaran MPR ditetapkan sebesar Rp750,87 miliar dan turun menjadi Rp 695,7 miliar pada 2022 mendatang.