Memahami Oligarki dan Praktiknya di Indonesia

Oligarki merupakan istilah untuk pemerintahan yang mana struktur kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok kecil orang luar, atau beberapa individu terpilih untuk mengendalikan keputusan para pemimpin atau pemerintah.

Oligarki tidak pernah digunakan sebagai istilah resmi untuk bentuk pemerintahan dan hanya digunakan sebagai kritik. Itu juga sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan pengaruh orang kaya dan berkuasa dalam politik, serta pemerintahan yang biasanya digunakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Sebuah negara yang dianggap memiliki pemerintahan oligarki juga bisa disebut sebagai oligarki, seperti dalam pandangan orang diluar bangsa yang menganggap bangsa tersebut sebagai oligarki yang menindas.

Oligarki juga dapat merujuk pada kelas orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem. Misalnya, sebuah negara dijalankan oleh oligarki yang terdiri dari beberapa industrialis kuat.

Oligarki Menurut Winters

Menurut Profesor Northwestern University Jeffrey A Winters, oligarki dibagi menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah oligarki memiliki kekuasaan besar secara sistematik walaupun memiliki status minoritas di dalam sebuah komunitas. Dimensi kedua oligarki punya dasar kekuasaan dan kekayaan material yang sangat sulit untuk diseimbangkan dan dipecah.

Menurut Winters, oligarki dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan. Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang oligarki harus mempunyai dasar kekuasaan yang sulit dipecah serta jangkauan yang harus sistemik.

Untuk memperjelas mengenai oligarki, Winters menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama antara lain, tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, dan yang terakhir sifat liar atau jinak.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Winters juga membuat empat tipe ideal untuk oligarki, yaitu:

1. Oligarki Panglima

Oligarki muncul dengan kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan secara langsung. Oligarki panglima mempunyai tentara hingga senjata untuk merebut sumber daya secara langsung kekuasaan milik oligarki lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan menaklukan satu panglima dengan panglima lain, akibatnya ancaman yang paling dominan terjadi pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima pernah terjadi pada masa pra sejarah, Eropa zaman pertengahan dan keluarga yang berseteru di Pegunungan Appalachia.

2. Oligarki Penguasa Kolektif

Oligarki mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif bisa ditemukan pada komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma dan juga praktek politik pasca Soeharto di Indonesia.

3. Oligarki Sultanistik

Oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana pemaksaan terletak pada satu tangan oligarki. Terdapat suatu hubungan antara oligarki (patron-klien) dengan oligarki yang berkuasa. Oligarki sultanistik memberikan wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para oligarki yang lain hanya menggantungkan pertahanan kekayaan serta harta mereka pada oligarki utama atau tunggal. Hal ini pernah terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto.

4. Oligarki Sipil

Oligarki ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. oligarki hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Sehingga, oligarki hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis serta melibatkan pemilu. Hal ini terjadi di Amerika Serikat dan India di mana oligarki bersifat demokratis secara prosedural, akan tetapi di Singapura dan Malaysia oligarki bersifat otoriter.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Oligarki

1. Kekuasaan dan uang tak bisa dipisahkan

Ciri-ciri ini berfokus pada kekuasaan dan kekayaan yang mempengaruhi masalah politik, motivasi, dan kapasitas, bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Tentunya kekuasaan dan uang tidak akan pernah dapat dipisahkan.

2. Kekuasaan dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat

Pemerintahan dalam hal ini hanya dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat yang memiliki uang, karena mereka akan sangat mudah masuk dalam pemerintahan hanya dengan punya kekayaan, kedudukan dan uang.

Hal ini pernah terjadi saat revolusi industri di Inggris. Orang kaya pada saat itu akan sangat mudah masuk ke dalam pemerintahan karena punya uang.

3. Kesenjangan dan ketidaksetaraan dari sisi materi

Dalam sistem pemerintahan ini, orang kaya akan menonjol ketimbang kelompok lain yang tak punya materi. Hal ini biasanya bakal menimbulkan konflik sosial berkepanjangan di masyarakat. Inilah yang menyebabkan kemiskinan meningkat sementara itu pemimpinnya semakin kaya.

4. Kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kekayaan

Penguasa atau pemimpin dalam sistem pemerintahan ini hanya memikirkan mempertahankan kekayaan. Hal ini disebabkan, sistem ini menganut siapa yang punya uang dialah yang akan berkuasa, sehingga mempertahankan kekayaan wajib hukumnya agar tetap berkuasa.

Jadi tujuan oligarki hanya mementingkan kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang membuat penguasa yang banyak uang bisa terus berkuasa demi meningkatkan pundi-pundi kekayaannya.

Oligarki di Indonesia

Seperti diketahui, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, mempunyai tujuan untuk memeratakan kekuasaan serta ekonomi. Jeffrey Winters yang merupakan analisis politik, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut Indonesia mempunyai oligarki demokrasi.

Winters pun menambahkan jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum.

Oligarki menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ekonomi politik di Indonesia. Oligarki sudah ada sejak masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan terus berlanjut hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto, yang semula oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasa kolektif. Lantas oligarki tidak hilang begitu saja, justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia kontemporer.

Richard Robison serta Vedi R. Hadiz di dalam bukunya yang berjudul Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market. Mereka menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia.