Sosok calon presiden (capres) dengan latar belakang TNI dinilai punya potensi besar meraup suara maksimal dalam gelaran Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan hal ini terkait dengan banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang merasa kecewa dengan kepemimpinan warga sipil. Dedi juga menyebut hal ini dapat dibandingkan pada pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut lebih berprestasi.
"Mau tidak mau Susilo Bambang Yudhoyono tentu dianggap jauh lebih berprestasi dan itu representasinya adalah militer," ujar Dedi kepada Katadata pada Selasa (21/12).
Hal ini merujuk pada hasil survei Indopol Survey and Consulting yang menunjukkan sebanyak 19,69% responden dari kaum milenial dan generasi Z menginginkan tokoh nasional yang berlatar belakang TNI untuk menjadi presiden.
Berbeda pendapat, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai sampai saat ini belum terlihat siapa sosok TNI yang memiliki elektabilitas tinggi. Ujang menyebut hasil survei tersebut merupakan anomali karena seharusnya ada sosok TNI yang memiliki elektabilitas tinggi jika memang publik menginginkan sosok TNI menjadi calon presiden.
Lebih lanjut, Ujang menilai figur TNI yang diinginkan oleh generasi milenial dan generasi Z tidak lepas dari kepuasan terhadap institusi tersebut. Ujang menyebut jika dibandingkan dengan institusi kepolisian publik memang cenderung menyukai TNI.
"Sehingga institusi TNI itu masih dianggap ya disukai oleh kalangan milenial," ujar Ujang.
Survei Indopol dilakukan pada 19-27 November 2021 secara tatap muka dengan total 1.230 responden berusia 17-35 tahun, laki-laki dan perempuan dari berbagai jenis profesi.
Pengambilan sampel secara bertingkat acak dengan jumlah responden di setiap provinsi diambil secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020. Survei kuantitatif ini memiliki margin of error sekitar 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%.
Kemudian, sebanyak 18,31% responden dari kaum milenial dan generasi Z menginginkan tokoh nasional yang berlatar belakang kepala daerah. Sementara itu, yang berlatar belakang lainnya hanya di bawah 10%, seperti tokoh agama (8,66%), ketua partai politik (6,50%), pengusaha (6,30%), aktivis (5,12%), serta Polri (2,17%). Sebanyak 33,27% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.