Ketum PBNU Yahya Staquf Dinilai Bakal Jaga Independesi dari Pemerintah
Pemimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2021-2026, Yahya Cholil Staquf, memiliki sikap anti-politik praktis. Sikap Yahya diperkirakan akan mempengaruhi independesi NU terhadap pemerintahan yang berkuasa.
Sebelum Muktamar PBNU berlangsung, Gus Yahya menegaskan akan mengembalikan PBNU ke khittahnya yakni menjauh dari politik praktis atau tak terlibat dalam aktivitas politik secara langsung. Dia mengatakan tak akan ada calon presiden atau wakil presiden dari PBNU pada Pemilu 2024 atau dukungan terhadap partai politik.
Pengamat politik Muhammad A.S. Hikam menilai sosok Yahya cenderung memiliki kehati-hatian yang tinggi dalam menyikapi politik. Hikam optimis Yahya dapat menjaga keseimbangan dalam tubuh NU.
Terlebih lagi dengan kehadiran Rais Aam yakni Miftachul Akhyar yang dinilainya mampu memberi 'rem' agar Yahya tidak terseret arus politik praktis.
Hikam menyebut sikap Yahya soal independensi politik bakal teruji dalam Pemilihan 2024 dan pemerintahan yang berkuasa. Saat ini sejumlah partai politik sudah mulai menyusun strategi untuk memenangkan Pemilu. Beberapa partai yang dekat dengan kalangan Nadhliyin seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menjajaki langkah untuk membentuk poros Islam pada Pemilu 2024 nanti.
"NU itu memang akan digoda atau diajak untuk terlibat dalam aktivitas politik seperti masuk koalisi tertentu," kata dia.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin meyakini Yahya mampu menjaga independensi tersebut selama memimpin PBNU. Selama ini Yahya dikenal dengan pandangan yang sama seperti Presiden Keempat Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Yahya sempat menjadi Juru Bicara Presiden Gus Dur.
Ujang menyebut Yahya menjadi antitesis atau berkebalikan dengan Said Aqil. Said memilih masuk politik praktis dengan mendukung pemerintahan Jokowi.
Padahal sebagai ormas terbesar, seharusnya NU memiliki independesi agar mengawal, mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintahan. "Bila NU menjadi pendukung dan pemerintah membuat kebijakan yang tidak prorakyat, masa NU meligitimasi kebijakan tersebut," ujar Ujang.
Ujang mengatakan kalangan Nahdliyin memiliki konsep Islam yang menjaga keseimbangan. "Kalau ditengah itu ya bisa mengkritik, mengayomi, mendukung dan lain sebagainya," kata Ujang.
Ujang berharap sikap nonpartisan NU ini teruji dalam gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Mudah-mudahan tidak hanyut dalam wilayah politik praktis, tapi menjaga jarak agar lebih fokus kepada pengembangan dan pembinaan umat," ujar Ujang.
Adapun pemerintah berharap NU di bawah kepemimpinan Yahya terus bekerjasama dengan pemerintah. "NU organisasi yang memberikan dukungan kepada pemerintah sejauh kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip NU," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad dikutip dari keterangan pers, Jumat (24/12).
Rumadi menilai selama ini NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang menjaga keislaman dan keindonesiaan. Ia meminta NU terus bekerjasama dengan pemerintah, mensejahterakan rakyat, dan menjadi pilar untuk memperkuat agenda nasional pemerintah terkait moderasi beragama.
Gus Yahya, sebutan Yahya Cholil Staquf, bukanlah sosok yang asing bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi pernah melantik Gus Yahya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2014-2019. Selain itu, Yahya pernah dikabarkan bakal menjabat sebagai Menteri Agama pada akhir 2020.
"Beliau pernah menjadi Wantimpres. Tentunya pemerintah sangat senang dengan terpilihnya Gus Yahya ini," kata Rumadi.