Tinjau Titik Nol Ibu Kota Baru, Sri Mulyani: Pembangunannya Rumit
Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pembangunan ibu kota baru akan menghadapi tantangan yang rumit usai melakukan peninjauan ke lokasi.
Kunjungan Sri Mulyani ke lokasi calon ibu kota negara yang baru itu ditemani langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Bendahara negara itu juga didampingi sejumlah pejabat Eselon I Kementerian Keuangan.
Dalam foto yang diunggah di akun instagram pribadinya @smindrawati, terlihat titik nol ibu kota baru masih dikelilingi lembah dan hutan. Sri Mulyani mengatakan, titik nol tersebut nantinya akan menjadi referensi koordinat lokasi pembanguan kompleks istana negara dan pusat pemerintahan. Pembangunannya kemudian akan meluas secara bertahap.
"Ini merupakan proses pembangunan ibu kota negara baru yang luar biasa rumit dan menantang," tulis Sri Mulyani, Jumat (7/1).
Sri Mulyani menyebut, tantangan pembangunan ibu kota baru salah satunya adalah tetap menjaga lingkungan, hutan, dan keanekaragaman hayati, termasuk satwa. Pembangunan ibu kota negara baru juga harus berorientasi pada masa depan, yakni modern, berbudaya, beradab, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.
"Dari segi pembiayaan dan keuangan negara, juga perlu dirancang secara cermat dan hati-hati agar tujuan pembangunan IKN dapat tercapai tetapi tetap terjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Meski demikian, Kementerian Keuangan sendiri belum menyediakan anggaran khusus untuk pembangunan IKN. Direktorat Jenderal Anggaran sebelumnya mengatakan, kejelasan anggaran baru akan terlihat setelah RUU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan.
RUU Ibu Kota Negara kini masih dalam proses pembahasan di DPR. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan selama proses perumusan tersebut, masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat sangat dibutuhkan.
Sebelum meninjau IKN, Sri Mulyani bersama Basuki lebih dulu mengunjungi lokasi pembangunan jembatan baru di teluk Balikpapan. Jembatan ini nantinya akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Jembatan yang digadang-gadang akan menjadi jembatan terpanjang kedua di Indonesia itu juga dibangun sebagai infrastruktur pendukung ibu kota baru.
Ibu kota baru berlokasi di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah pengelolaan ibu kota baru nantinya akan memiliki luas 256.142 hektar, yang terbagi atas dua kawasan. Kawasan IKN seluas 56.180 hektar dan kawasan pengembangan IKN seluas 199,962 hektar. Adapun kawasan inti yang merupakan pusat pemerintahan direncanakan memiliki luas 6.000 hektar.
"Ini (wilayah ibu kota baru) kalau dihitung bisa tiga kali dari wilayah DKI Jakarta," kata Kata Staf Ahli Kepala Bappenas bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastrutkur Velix Vernando Wanggai dalam acara Konsultasi Publik RUU IKN, Selasa (21/12).
Velix mengatakan, rencana induk IKN juga akan membahas rencana pemindahan kelembagaan dan Aparatus Sipil Negara (ASN). Ia mengatakan proses pemindahannya akan dilakukan secara bertahap. Kelembagaan yang akan dipindahkan pertama kali merupakan kementerian atau lembaga yang menjalanakan layanan publik esensial. Pada tahap pertama yang dipindahkan hingga 2024, kemudian tahap kedua setelah 2024 hingga 2029.
"Misalnya dalam konteks untuk tahap yang paling awal ini, jika kantor presiden mauapun wakil presiden ini pindah sebelum 2024, tentu beberapa Kementerian yang kita sebut Triumvirat baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian pertahanan," kata Velix.