BPOM Beri izin 5 Vaksin untuk Booster, Termasuk Sinovac dan Pfizer

ANTARA FOTO/HO/Humas BPOM/wpa/hp.
Kepala Badan POM Penny K. Lukito memberikan keterangan penerbitan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk Vaksin COVID-19 di Kantor Badan POM, Jakarta, Senin (11/1/2021). Badan POM mengeluarkan penerbitan EUA untuk vaksin Coronavac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dengan efikasi vaksin sebesar 65,3 persen berdasarkan dari hasil uji klinik di Bandung.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
10/1/2022, 12.00 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan izin darurat (EUA) untuk vaksin dosis ketiga (booster) Covid-19 hari ini. Empat vaksin yang mendapatkan izin adalah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, hingga Zivifax.

Booster diperlukan untuk mempertahankan efikasi vaksin dalam melawan Covid-19. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) uang menyarankan adanya tambahan vaksinasi.

“Akan didahulukan kepada populasi yang berisiko tinggi seperti lansia, tenaga kesehatan, baru setelahnya ke masyarakat umum,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam konferensi virtual, Senin (10/1).

Baca Juga

Vaksin seperti Pfizer bersifat homolog atau tak bisa digunakan sebagai kombinasi merek yang berbeda. Sedangkan Moderna dan Zivivax dapat digunakan kepada merek yang berbeda.

Moderna bisa dipakai untuk mereka yang sebelumnya mendapatkan vaksin promer AstraZeneca, Pfizer, serta Johnson&Johnson. “Zivifax heterolog dengan Sinovac dan Sinopharm,” kata Penny.

Rencananya pemerintah akan memulai vaksinasi booster pada 12 Januari mendatang. Selain gratis, skema berbayar vaksin tambahan ini juga dimulai pada hari yang sama.

Vaksin gratis akan dibiayai dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk 21,5 juta lansia dan 61,6 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) non-lansia. Sementara vaksin booster berbayar diberikan kepada 93,7 juta penduduk.

Baca Juga

"Sudah diputuskan Presiden jalan 12 Januari ini, diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/1). Saat ini, pemerintah sudah mengantongi stok vaksin booster sebanyak 113 juta dari total kebutuhan 230 juta.

Vaksinasi booster akan dilakukan di kabupaten/kota yang sudah memenuhi capaian vaksinasi dosis pertama kepada 70% masyarakat dan dosis kedua kepada 60% masyarakat. Budi mencatat, ada 244 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tersebut.

Selain itu, booster akan diberikan kepada individu yang sudah melewati masa enam bulan dari suntikan dosis kedua. Dengan demikian, ada 21 juta masyarakat yang sudah siap disuntik booster.

Baca Juga