Faisal Basri Bocorkan Alasan APBN Digunakan untuk Biayai Ibu Kota Baru
UU Ibu Kota Negara yang disahkan hari ini di antaranya mengatur penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. Ekonom senior Faisal Basri membocorkan cerita yang membuat pemerintah memutuskan menggunakan APBN dalam proyek tersebut.
Rencana awal, pembangunan Ibu Kota Negara menggunakan sebagian besar dana dari investor atau pihak swasta. Presiden Jokowi antusias ketika mendapat kabar ada investor yang bersedia menyediakan dana US$ 100 miliar untuk membangun ibu kota baru. "Ketika itu Pak Jokowi yakin membangun ibu kota baru tanpa menggunakan APBN," kata Faisal dalam diskusi virtual, Selasa (18/1).
Namun, kemudian Presiden mendapatkan pandangan dari anak buahnya yang mengingatkan bahwa investor tersebut memiliki kepentingan bisnis yang besar. "Seorang wakil menteri mengingatkan Pak Jokowi, yang bilang hati-hati pak dengan skema pembangunan yang ditawarkan oleh investor tadi. Harus dilihat terms and conditions, karena ini bisnis," kata Faisal.
Faisal lebih lanjut mengatakan dari cerita wakil menteri tersebut, investor meminta berbagai syarat dan ketentuan yang memberatkan pemerintah. Investor mensyaratkan pemerintah wajib menghadirkan lima juta penduduk selama 10 tahun di ibu kota negara.
Dengan jumlah lima juta penduduk itu, lanjut Faisal, maka investor tersebut bakal mendapat keuntungan bisnis berlipat ganda. Investor akan menguasai berbagai bisnis pelayanan kota mulai dari penyediaan perumahan, perkantoran, air bersih, transportasi hingga pengelolaan sampah. "Kalau dihitung-hitung keuntungannya lebih dari US$ 100 miliar," kata dia.
Setelah mendapatkan gambarannya, barulah Pak Jokowi mengubah skema pendanaan. Sehingga pembangunan ibu kota pun menggunakan APBN.
Selain itu yang menjadi sumber pendanaan adalah penjualan aset-aset pemerintahan. "Aset-aset bagus pemerintah pusat di Jakarta kemungkinan besar akan dilego," kata dia.
Pemerintah tak menjelaskan alasan penggunaan dana pemindahan dan pembangunan ibu kota menggunakan APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kebutuhan anggaran pembanguan ibu kota baru pada tahap awal akan menggunakan APBN lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang didesain untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk pembangunan ini akan dimasukkan dalam klaster belanja penguatan pemulihan ekonomi. Total anggaran PEN yang dialokasi pemerintah pada 2022 sebesar Rp 451 triliun.
Pemerintah belum merinci berapa besaran masing-masing angaran PEN yang telah direvisi untuk tiga pos anggaran, yakni pemulihan ekonomi, kesehatan dan bantuan sosial. Jika mengacu pada aloaksi awal sebesar Rp 414 triliun, anggaran PEN untuk penguatan ekonomi sebesar Rp 141,4 triliun. Adapun kebutuhan tahap awal untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun.
Pembangunan ibu kota baru hingga 2045 akan dibagi ke dalam lima tahap pembangunan. Sri Mulyani menyebut, dukungan untuk tahap awal yakni mulai 2022-2024 sangat krusial. Oleh karena itu, pendanaan pada tahap awal ini akan fokus pada desain pelaksaan yang paling prioritas.
Sri Mulyani mengatakan, dukungan tahap awal akan mencakup pembangunan akses ke lokasi IKN, baik melalui jalan maupun melalui pelabuhan. Ini akan menjadi tugas Kementerian PUPR yang kemungkinan disokong oleh APBN.
"Kebutuhan awal, terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program PEN 2022," kata dia.