Parlementer Adalah Sistem Pemerintahan, Ini Pengertian dan Contohnya

Salah satu sistem pemerintahan di dunia adalah parlementer. Secara sederhana, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.

Dalam sistem ini, para pejabat di parlemen memiliki hak untuk mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Sistem pemerintahan ini tidak serupa dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara.

Dalam proses pemerintahan, sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemisahan kekuasaan jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Itu mengacu pada kritikan dari beberapa kekurangan pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Dikutip dari situs Gramedia.com, para ahli banyak lebih memuji sistem parlemen dibandingkan sistem presidensial. Hal itu disebabkan kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis.

Pola sistem parlementer, umumnya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Ada sejumlah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Kanada, Jamaika, Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sejumlah negara lainnya.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Parlementer

Ada sejumlah kelebihan dalam proses pemerintahan parlementer dalam suatu negara.

1. Kelebihan Sistem Parlementer

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Pola tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
• Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat.

2. Kekurangan Sistem Parlementer

• Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
• Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu.
• Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Berkat pengaruh yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Presiden Sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri Sebagai Kepala Pemerintahan

Sistem pemerintahan parlementer, menjadikan presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi, presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengawasi tanpa memiliki kewenangan apa pun atas tindakan pemerintah.

Sementara, yang memiliki tindakan dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Hak Perdana Menteri dalam Pemerintahan

Salah satu wewenang perdana menteri adalah hak istimewa yang dimiliki seorang perdana menteri mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan perwakilan.

Pada sistem parlementer, perdana menteri memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat atau menteri yang memimpin departemen dan non departemen.

Eksekutif Bertanggung Jawab kepada Legislatif

Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya kepada legislatif atau parlemen. Pelaporan dan semua kewenangan atas keputusan harus melalui legislatif terlebih dulu.
Apabila hal yang hendak dijalankan tidak mendapatkan izin dari legislatif maka mutlak harus dijalankan sesuai perintah parlemen.

Posisi Eksekutif Ditunjuk Legislatif

Peran legislatif salah satunya adalah dengan menunjukkan sistem pemerintahan parlementer sangat besar. Eksekutif yang bertindak membantu kerja presiden dalam tata pemerintahan ditunjuk berdasarkan keputusan legislatif.

Parlemen yang berwenang menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan di lembaga eksekutif presiden. Presiden dipilih berdasarkan seleksi menurut undang-undang yang berlaku di negara tersebut.