Kemunculan varian Omicron menyebabkan kasus positif Covid-19 domestik melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar masyarakat tidak lengah meski banyak temuan mengklaim varian baru ini memiliki gejala lebih ringan dibandingkan Delta.
"Kita menyaksikan ada peningkatan kasus infeksi Omicron, Kabar baiknya negara-negara lain menunjukan bahwa meski tingkat transmisinya lebih cepat tapi dari sisi okupansi rumah sakit dan kematiannya rendah, tapi kita tidak boleh takabur," kata Sri Mulyani dalam webinar Mandiri Investment Forum (MIF), Rabu (9/2).
GISAID mencatat, perkembangan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia telah mencapai 4.328 kasus per Rabu (9/2). Jumlah kasus Omicron di Indonesia hari ini bertambah 209 kasus dari hari sebelumnya. Sementara, secara mingguan, kasus di Indonesia ini tumbuh 100,74%.
Dengan jumlah varian Omicron tersebut, menempatkan posisi Indonesia berada di urutan pertama di Asia Tenggara. Di bawah Indonesia, Thailand mencatatkan sebagai negara dengan kasus Omicron tertinggi kedua di Asia Tenggara sebanyak 2.180 kasus.
Dengan risiko tersebut, Sri Mulyani menekankan dua hal yang menjadi kunci untuk menghadapi lonjakan varian Omicron ini. "Perlu mempercepat vaksinasi terutama booster, kemudian kita juga tetap melanjutkan disiplin protokol kesehatan," ujarnya.
Vaksinasi di Indonesia masih terus diakselerasi. Sampai dengan hari ini, jumlah penduduk yang sudah memperoleh vaksinasi dosis pertama sebanyak 187,3 juta orang. Ini berarti 89,9% dari target 208,2 juta orang. Sementara penerima dosis kedua sudah sebanyak 132,6 juta atau 63,7% dari target. Pemerintah juga sudah memulai program booster atau dosis ketiga dengan jumlah penerima lebih dari 6 juta orang atau 2,9% dari target.
Lonjakan kasus Omicron di awal tahun ini tentu juga membayangi kinerja perekonomian kuartal pertama 2021. Kendati demikian, Sri Mulyani optimistis efeknya tidak akan begitu signifikan seperti yang terjadi di awal tahun lalu. Saat itu, lonjakan kasus Covid-19 pasca tahun baru dan pemerintah memberlakukan PSBB secara ketat.
Optimisme bahwa perekonomian tidak akan terlalu jatuh ditopang oleh akselerasi vaksinasi. Ia membandingkan, langkah restriksi ketat yang harus ditempuh pemerintah pada tahun lalu karena memang jumlah vaksinasi masih rendah. Selain itu, varian Omicron memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan Delta yang mencapai puncaknya Juli-Agustus lalu.. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan mobilitas juga masih bisa berjalan.
"Kami cukup optimis bahwa kuartal pertama mungkin tidak seperti tahun lalu yg terdampak sangat berat akibat lonjakan kasus yang pada saat itu masyarakat masih belum banyak divaksinasi dan menyebabkan pemerintah harus PSBB secara sangat ketat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) awal bulan ini.
Meski demikian, prakiraan ini disampaikan Sri Mulyani saat pemerintah masih melonggarkan mobilitas sekalipun tanda-tanda kenaikan kasus Covid-19 sudah terlihat. Awal pekan ini, pemerintah kemudian mengumumkan peningkatan status PPKM untuk wilayah Jabodetabek dan beberapa wilayah lainnya di Jawa menjadi Level 3. Perubahan status ini menyebabkan mobilitas di sejumlah ruang publik dibatasi, tidak terkecuali di tempat-tempat aktivita ekonomi.