Luhut: Masih Ada 'Tikus' Ganggu Penerimaan Negara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan integrasi sistem antar Lembaga dan Kementerian merupakan hal yang cukup penting. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya praktik korupsi.
Luhut mengatakan setidaknya proses integrasi sendiri sudah diimplementasikan oleh pemerintah di 10 pelabuhan. Namun dalam prakteknya, ternyata masih banyak ditemukan tikus-tikus yang menggerogoti uang negara.
"Ada 10 seaport yang ada kita buat integrasi. Namun masih banyak di dalamnya ada tikus tikus yang harus diselesaikan. Kalau ada pelanggar di sistem akan ditindak," kata Luhut dalam acara Launching SIMBARA & Penandatanganan MoU Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, Selasa (8/3).
Oleh sebab itu, dengan adanya sistem informasi pengelolaan sistem mineral dan batu bara (Simbara) yang diluncurkan pada hari ini, Luhut berharap penerimaan negara di sektor minerba tak tergerus oleh koruptor. Terutama di tengah melonjaknya kenaikan harga komoditas tambang.
Menurut Luhut pengembangan Simbara sendiri menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola industri minerba yang tercecer dari hulu hingga hilir. Simbara juga telah mengidentifikasi celah-celah rawan korupsi dan menutupnya dengan berbagai mekanisme baru.
"Jika ditemukan adanya dokumen yang tidak konsisten, saya kira dengan kita buat suasana tertib akan kurangi korupsi dan mendisiplinkan bangsa kita," ujarnya.
Setelah sektor batu bara, dalam waktu dekat ini pemerintah juga berencana memasukkan komoditas nikel dan mineral lainnya ke Simbara. Adapun guna mendukung proses tersebut, pemerintah turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Jadi Kemenkeu, KPK, BI, Kementerian ESDM, bisa melihat ini data yang ada di Kemenkeu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM maupun dimana bisa diharmonisasi. Sehingga demikian tahu dimana ada kecurangan," katanya.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sinergi antara kementerian dan lembaga menjadi penting karena berbagai kementerian dan lembaga memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab yang perlu dikoordinasikan sehingga menciptakan sebuah ekosistim bisnis yang baik. “Pengelolaan yang baik merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab dari negara kepada rakyatnya,” kata Sri Mulyani.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, ada lima pilar yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Lima pilar tersebut meliputi dokumen, uang, jasa pengangkut atau transportasi, orang, dan barang.
Simbara akan diproyeksikan menjadi sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan dokumen-dokumen dari para pelaku bisnis maupun dari kementerian atau Lembaga. Informasi antar laporan dari sisi arus uang harus disesuaikan.
Dari sisi penerimaan negara, ujar Sri Mulyani, menjadi suatu kewajiban untuk mengelola secara transparan dan menyampaikan kepada publik hasil kekayaan sumber daya alam yang diterima negara dalam bentuk pajak, Bea keluar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).