Respons DPR soal Pertemuan Cak Imin dan Anggota KPU - Bawaslu Terpilih
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih, pada Jumat, (11/3) lalu.
Hal ini diketahui melalui unggahan dari akun Instagram Cak Imin, yakni @cakiminow. Terlihat Cak Imin yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) duduk bersama dengan para bakal calon anggota disertai dengan foto bersama.
"Kedatangan tamu-tamu penting, pengawal demokrasi yang fair adil dan akuntabel. Para anggota KPU dan Bawaslu. Ada yang kenal?" ujar Cak Imin melalui akun Instagramnya.
Unggahan ini kemudian menuai pro-kontra, terutama karena pertemuan dilakukan dengan para komisioner yang belum dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, serta dikaitkan dengan pernyataan Cak Imin sebelumnya, yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa kedatangan anggota komisioner KPU dan Bawaslu tersebut adalah untuk bersilaturahmi. Bahkan, hal itu tidak hanya dilakukan ke tempat Cak Imin, tetapi juga kepada pimpinan DPR lainnya, termasuk ia dan Ketua DPR Puan Maharani.
"Ke tempat saya dulu justru sebelum ke Cak Imin," ujar Dasco di Kompleks Parlemen pada Senin (14/3).
Dasco menyebut pertemuan tersebut tidak perlu dijadikan polemik dan justru dapat dijadikan sebagai tradisi. Para anggota komisioner terpilih menurutnya dapat melakukan perkenalan bersama-sama secara terbuka. "Anggota KPU dan Bawaslu tidak gelap-gelapan tapi secara terang-terangan melakukan silaturahmi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, mengkritik langkah yang dilakukan Cak Imin. Menurut Mardani, seharusnya pertemuan dengan para bakal anggota dihadiri oleh semua pimpinan DPR.
Anggota Komisi II DPR tersebut juga menilai keadilan dan transparansi para anggota KPU dan Bawaslu terpilih perlu dijaga. Apalagi karena mereka belum dilantik Presiden Jokowi, sehingga belum melakukan konsolidasi internal.
Ia menilai pertemuan semacam ini, berpotensi memunculkan anggapan adanya pemberian arahan kepada para komisioner sebelum mereka resmi menjabat, sehingga tidak etis. "Ini contoh buruk bagi awal bekerja yang baik, bagi penyelenggara pemilu," ujar Mardani saat dihubungi wartawan pada Senin (14/3).
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek. Ia menyebut pertemuan anggota KPU dan Bawaslu terpilih dengan Cak Imin memunculkan kecurigaan publik. Hal ini lantaran Cak Imin merupakan sosok pertama yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.
"Dalam situasi seperti sekarang ini, sebaiknya lebih berhati-hati," ujar Awiek saat dihubungi wartawan pada Senin (14/3).
Isu mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi diusulkan Cak Imin, karena melihat kondisi Indonesia yang masih diselimuti pandemi, dan dalam perlu pemulihan ekonomi. Wacana ini kemudian juga disetujui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Setelah muncul wacana tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk membahas perpanjangan masa jabatan presiden.
Bahkan, pada rapat pada 14 September 2021, Presiden Jokowi telah meminta agar Mahfud dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar. Selain itu, Presiden juga meminta agar berhemat dalam penggunaan anggaran saat menyelenggarakan Pemilu 2024.
Presiden Jokowi juga berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Usulan tanggal penyelenggaraan Pemilu 2024 akhirnya disepakati oleh pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan DPR, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen pada 24 Januari 2022. “Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024,” ujar Mahfud Senin (7/3).