Para Tokoh Adat Berharap dari Ibu Kota Negara: Utamakan Bangun SDM
Para tokoh adat dan agama setempat menitipkan harapan kepada pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara. Mereka menaruh harapan agar pembangunan ibu kota baru tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Harapan ini disampaikan para tokoh adat dan agama dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (14/3).
"Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM," ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena dalam siaran pers yang diperoleh Katadata.co,id dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Helena menilai, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. "Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan-pelatihan juga universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Helena.
Senada, Ashari yang juga merupakan tokoh adat di Banjar berharap pendidikan masyarakat lokal semakin baik dengan pembangunan IKN di wilayah tersebut. “Kami membayangkan orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda yang khususnya di Pulau Jawa," ujarnya Ashari.
Ia menyambut baik upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal berkontribusi dalam pembangunan IKN. Keterlibatan tersebut diyakini akan mengurangi konflik kepentingan antara ibu kota dengan lingkungan sekitar ibu kota.
“Pak Presiden akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal agar nantinya tidak ada konflik kepentingan dan gap pembangunan antara ibu kota dengan sekitar ibu kota," ujarnya.
Pembangunan ibu kota baru dimulai pada tahun ini. Jokowi mengatakan bahwa rencana pembangunan akan dimulai pada kawasan inti, yakni pusat pemerintahan yang diawali dengan reboisasi hutan. “Diikuti pembangunan infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, serta perkantoran beserta sarana dan prasarana,” katanya.
Jokowi mengatakan, 80% transportasi di ibu kota baru akan berupa kendaraan umum. Selain itu, 70% wilayah IKN merupakan area hijau. Kota itu juga akan berbasis pejalan kali dan mengadopsi teknologi transportasi masa depan.
Berdasarkan kajian Bappenas pada Juni 2019, pemindahan IKN akan membuat arus perdagangan turut berubah dari Jawa ke luar Jawa. Bappenas memperkirakan lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika IKN dipindah.
Alhasil, kontribusi terhadap PDB dari wilayah-wilayah non-Jawa juga bakal meningkat seiring pemindahan IKN. Menurut Bappenas, peningkatan kontribusi wilayah-wilayah non-Jawa akan punya andil terhadap perekonomian nasional sebesar 0,1%.
Pendapat berbeda dilayangkan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Indef sempat melakukan kajian terkait dampak ekonomi dari perpindahan IKN menggunakan model computable general equilibrium (GCE) pada 2019 lalu.
Dalam kajiannya, Indef menyebut dampak ekonomi dari perpindahan IKN tak akan merata secara nasional. Dampak tersebut hanya akan dirasakan secara signifikan oleh sejumlah provinsi di Pulau Borneo, khususnya Kalimantan Timur.
Perpindahan IKN akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 6,83% dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, pertambahan pertumbuhan ekonominya diperkirakan bisa mencapai 4,58%.