Menpan RB: 60 Ribu ASN, TNI dan Polri Harus Pindah ke IKN 2024
Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.
Saat ini, pemerintah masih menunggu pembangunan ibu kota baru yang meliputi infrastruktur perumahan, transportasi, markas kepolisian, hingga markas tiga matra TNI. Kemudian, akan dibangun pula wilayah untuk Brimob, Marinir, dan Kopassus untuk mengamankan daerah perbatasan dan vital.
"Klaster pertama ada 60 ribu ASN dan TNI, Polri yang sudah harus tinggal di ibu kota negara baru," kata Tjahjo dalam Grand Launching Mal Pelayanan Publik Kota Magelang, Magelang, dikutip Jumat (18/3).
Pemerintah akan memilih 60 ribu orang yang akan dipindahkan pada tahap pertama. Orang-orang tersebut harus memiliki sikap profesional, memahami teknologi, mampu berkolaborasi, dan tidak memiliki sikap ego sektoral.
"Nanti perkantorannya sambung menyambung sehingga bisa komunikasi dengan baik," ujar dia.
Sebelumnya, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun ribuan hunian untuk ASN serta personel TNI-Polri di IKN.
"PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Febry seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (3/2).
Jumlah hunian yang disiapkan PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Ini lantaran anggaran yang ada baru mencukupi pembangunan 2.500 hunian.
Untuk itu, pemerintah tengah merumuskan skema pembiayaan lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pemberdayaan peran swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kementerian atau lembaga yang pertama kali akan pindah adalah yang menjalankan layanan publik esensial. Pada tahap pertama yang berlangsung hingga 2024, kemudian tahap kedua setelah 2024 hingga 2029.
"Misalnya dalam konteks untuk tahap yang paling awal ini, jika kantor presiden maupun wakil presiden ini pindah sebelum 2024, tentu beberapa Kementerian yang kita sebut Triumvirat baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian pertahanan," kata Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando Wanggai.