Mahfud MD Batalkan Rakor Penundaan Pemilu di Balikpapan

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/wsj.
Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Uskup Agung Makassar Mgr Johannes Liku Ada (kiri) memberikan keterangan pers usai berkunjung di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/4/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Uskup dan Pastor Gereja Katedral serta korban ledakan bom Katedral Makassar.
Penulis: Aryo Widhy Wicaksono
21/3/2022, 11.32 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membatalkan rapat koordinasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rapat ini sedianya membahas agenda isu pemunduran Pemilu 2024, serta calon penjabat (pj) Kepala Daerah.

Sebelumnya Kedeputian I Kemenko Polhukam menggagas rapat tersebut dan mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan sebagai narasumber.

"Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan Pemerintah mengagendakan, padahal sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda Pemerintah tetap," ucap Mahfud dalam keterangan resmi, dikutip dari Antara, Minggu (20/3).

Menurut Mahfud, Pemerintah akan bekerja secara profesional dengan tetap menyiapkan jadwal Pemilu 2024 untuk pemilihan Presiden/Wapres RI, anggota legislatif, dan kepala daerah secara serentak, sesuai tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada 14 Februari 2024.

Sementara terkait dengan adanya wacana untuk menunda Pemilu serta memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Mahfud menilai hal itu sebagai wujud dari demokrasi.

"Ini negara demokrasi, dahulu zaman Orde Baru 'kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah," tegas Mahfud.

Sebelumnya, wacana untuk menunda Pemilu 2024 mencuat setelah diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar Februari lalu. Alasannya, saat ini Indonesia masih dilanda pandemi sehingga butuh pemulihan ekonomi.

Usulan ini kemudian disetujui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, bahwa sekitar 110 juta warga mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Luhut menjelaskan sentimen itu bersumber dari big data yang menangkap percakapan masyarakat di media sosial. Mereka umumnya menolak anggaran triliunan Rupiah digunakan untuk pemilu.

Reporter: Antara