Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng di tengah kenaikan harga komoditas tersebut. Presiden Joko Widodo pun meminta BLT minyak goreng sudah disalurkan sebelum Idulfitri.
"BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan. Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum Lebaran," kata Jokowi usai membagikan BLT minyak goreng di Jambi, Kamis (7/4).
Kepala Negara juga berharap, BLT minyak goreng bisa dibagikan di seluruh provinsi. Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan masyarakat, terutama pedagang kaki lima yang berjualan gorengan.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga membagikan BLT minyak goreng kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima di Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Kota Jambi. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 300 ribu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng selama tiga bulan.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp 1,2 juta. Jokowi menyampaikan bantuan tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal. "Yang Rp 1,2 juta silakan dipakai buat modal usaha, modal kerja," ujarnya.
Adapun, turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ke pasar ialah Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Jambi Al Haris, dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha.
Sebagai informasi, setiap penerima BLT minyak goreng akan mendapatkan Rp 100 ribu per bulan selama tiga bulan dengan penyaluran sekaligus di awal. Penyaluran akan dilangsungkan pada April ini sebesar Rp 300 ribu.
Bantuan tersebut menyasar kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan.
Adapun, anggaran BLT minyak goreng kepada penerima BPNT dan PKH sebesar Rp 6,15 triliun. Anggaran ini berasal dari dana eksisting yang ada di Kementerian Sosial.
Sedangkan anggaran BLT minyak goreng kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan sebesar Rp 750 miliar berasal dari cadangan Bendahara Umum Negara (BUN).