Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memindahkan lokasi demo hari ini dari semula berpusat di Istana Negara menjadi ke Gedung DPR/MPR. Demo ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 1.000 mahasiswa.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusfrizal mengatakan, pemindahan lokasi dilakukan karena ingin memastikan DPR melaksanakan konstitusi dengan baik. "Lokasinya di DPR sekitar pukul 10.00 WIB," ujarnya pada Minggu (10/4), seperti dikutip dari Antara.
BEM SI sebelumnya mengagendakan aksi unjuk rasa di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Kompleks Monumen Nasional, Jakarta.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa pemilihan lokasi demo di DPR bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada.
Menurut dia, isu penundaan pemilu bukan lagi menjadi hal yang asing terdengar di telinga masyarakat. "Isu penundaan pemilu telah menjadi perbincangan di kalangan politik hingga masyarakat sekitar. Berbagai pendapat mengenai isu tersebut menjadi polemik yang tak kunjung mereda," katanya.
BEM SI sebelumnya telah menyuarakan enam tuntutan yang akan dibawa saat aksi demonstrasi. Salah satunya, meminta Presiden Joko Widodo untuk bersiap tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa kepemimpinan presiden, menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara, menstabilkan harga bahan pokok, mengusut mafia minyak goreng, dan menyelesaikan konflik agraria.
Adapun sikap Jokowi terkait penundaan pemilu sudah disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.
Mahfud dalam konferensi pers usai rapat koordinasi menjelang aksi demo mahasiswa mengatakan, pemerintah saat ini fokus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024. Hal tersebut dibuktukan oleh pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 yang akan dilaksanakan Jokowi pada 12 April 2022.
Sementara itu, Wirano saat bertemu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara terkait penundaan pemilu 2024 di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/4) juga telah menegaskan bahwa penundaan pemilu tidak mungkin lantaran perlu adanya amandemen UUD.
Polda Metro Jaya telah mempersiapkan pengamanan untuk mengawal unjuk rasa BEM SI pada hari ini. "Kami akan mengerahkan kekuatan sebanding dengan yang melakukan kegiatan," kata kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan.
Zulpan tidak merinci jumlah personel yang dikerahkan dalam unjuk rasa tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa Kepolisian siap mengamankan kegiatan tersebut. "Saya enggak mau sampaikan, pokoknya Polda Metro Jaya siap,” ujarnya.
Ia juga mengimbau para mahasiswa untuk melaksanakan unjuk rasa dengan tertib dan tidak bertindak anarkis dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Ini kan bulan Ramadhan kami mengimbau agar semua yang melakukan kegiatan juga menghormati masyarakat lain yang melakukan aktivitas seperti biasa di bulan Ramadan,” katanya.
Freedom House mencatat, kebebasan di Indonesia, khususnya pada era Joko Widodo semakin menurun. Pada 2020, skor kebebasan Indonesia sebesar 61 dari 100, turun 1 poin dari tahun sebelumnya. Indonesia masuk dalam kategori setengah bebas.
Freedom House memberikan catatan terhadap sejumlah kejadian pada 2019. Kelompok mahasiswa mengadakan unjuk rasa terhadap usulan revisi KUHP dan UU KPK pada September 2019. Namun, aksi demonstrasi tersebut berakhir dengan bentrok antara pengunjuk rasan dan pihak kepolisian. Terdapat korban yang menderita luka-luka hingga kematian.