Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Turun, Ini Tanggapan Istana
Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi pada Mei, anjlok ke level paling rendah dalam enam tahun belakangan. Hal ini berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi menurun menjadi 58,1%. Angka ini turun dari peringkat bulan lalu, yakni 64,1%.
Merespons hasil survei tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini mengatakan selama ini masyarakat menaruh harapan yang tinggi kepada pemerintah.
“Harapan publik memang tinggi dan selalu meningkat pada pemerintahan Presiden Jokowi. Kami maknai angka yang keluar sebagai sebuah motivasi kerja yang juga semakin besar,” ujar Faldo kepada Katadata.co.id, Selasa (17/5).
Meski ada ketidakpuasan di masyarakat atas kinerja Jokowi secara umum, Faldo menjelaskan bahwa publik global mengapresiasi program pengentasan pandemi Indonesia.
Terkait penyebab turunnya kepercayaan karena peningkatan harga bahan pokok, Faldo menjelaskan pemerintah terus menjaga agar negara tetap kondusif sembari bangkit dari pandemi. Ia juga mengatakan bahwa harus ada kerjasama antar pihak agar ekspektasi dan harapan masyarakat dapat tercapai.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi persnya menjelaskan bahwa alasan ketidakpuasan masyarakat adalah peningkatan harga kebutuhan pokok. Ia menilai, kini ketika pandemi Covid-19 mulai terkendali, maka isu yang menjadi sumber ketidakpuasan adalah kurangnya lapangan pekerjaan serta tingginya harga kebutuhan pokok.
“Banyak isu yang diuji dalam survei nasional Mei 2022, namun yang berkorelasi langsung dengan approval rating adalah minyak goreng karena produk ini menyumbang tingginya tingkat inflasi,” kata Burhanuddin, dalam keterangan resmi, Minggu (15/5).
Dalam survei tersebut, sebanyak 89,5% responden sejatinya mendukung kepurusan Presiden yang melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Namun, sebanyak 72.8% warga masih merasa harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali. Survei juga menemukan hanya 5% warga yang membeli minyak goreng curah sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Burhanudin, ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor dianggap belum berhasil menurunkan harga minyak goreng sehingga kepuasan terhadap presiden menurun.
Sementara itu, mayoritas responden juga mendukung Presiden dan Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Namun, publik tidak melihat ada gebrakan luar biasa sejak kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ini dibuka ke publik 19 April lalu.
Burhanudin mengatakan salah satu indikator yang menunjukkan kepuasan tinggi terhadap Pemerintah adalah pelonggaran pembatasan pergerakan sehingga warga bisa mudik tahun ini. Sebanyak 73.8% responden juga merasa puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani arus mudik Lebaran.
Kendati demikian, kenaikan harga kebutuhan pokok terutama minyak goreng menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan atas kinerja Presiden. “Untuk itu, diperlukan langkah benar, cepat dan tepat agar kepuasan terhadap kinerja Presiden kembali meningkat,” katanya.
Berikut alasan masyarakat tidak puas atas kinerja Jokowi, dirangkum oleh Databoks: