Presiden Jokowi mendorong Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia-Pasifik (United Nation ESCAP/UNESCAP) dapat memperkuat pendanaan agar tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan dapat dipercepat.
Jokowi menjelaskan akibat tantangan global, pandemi Covid-19, perubahan iklim dan perang, pencapaian SDGs di kawasan Asia Pasifik tertunda. Pencapaian SDGs diperkirakan paling cepat pada tahun 2065.
"Pendanaan untuk akselerasi SDGs harus diperkuat. ADB memperkirakan kebutuhan 1,5 triliun dolar AS setiap tahunnya untuk memastikan SDGs tercapai di Asia Pasifik," kata Presiden dalam sambutannya saat Pembukaan Sidang Komisi ke-78 UNESCAP yang disaksikan secara virtual, Senin (23/5).
Presiden Jokowi memaparkan kebutuhan pendanaan setiap tahunnya berkisar US$ 1,5 triliun guna memastikan program SDGs di negara kawasan Asia Pasifik tercapai pada 2030. Namun di sisi lain, ketersediaan pendanaan global hanya mencapai US$ 1,4 triliun.
Oleh karenanya, Kepala Negara meminta investasi sektor swasta harus didorong, mengingat nilai investasi ke kawasan Asia Pasifik masih terbilang kecil.
Sejumlah negara di Asia Pasifik masih merasakan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun belakangan. Jokowi menyebutkan ekonomi di kawasan Asia Pasifik masih belum pulih dan di bawah standar. "70% dari total pengangguran baru terjadi di kawasan kita dan 85 juta penduduk kembali masuk ke dalam jurang kemiskinan ekstrem," kata Jokowi.
Selain itu, sebagaimana diprediksi IMF, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik tahun ini turun 0,5% menjadi 4,9%. Inflasi juga diperkirakan saat ini mencapai 8,7%, naik 2,8% dari perkiraan semula.
Sejalan dengan hal tersebut, Jokowi menyampaikan penanganan pandemi dan peningkatan cakupan vaksinasi perlu terus dikejar. Ia juga menyampaikan kawasan Asia Pasifik masih memiliki kesenjangan vaksinasi yang tinggi.
"Penanganan pandemi harus dilanjutkan dan kesenjangan vaksinasi di kawasan harus ditutup. Kawasan (Asia Pasifik) ini memiliki negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi dan juga terendah di dunia," kata Jokowi.
UNESCAP dinilai perlu mendorong penguatan investasi intrakawasan, mendukung kemudahan berusaha, promosi dan keterkaitan usaha (business matching) di antara negara anggota, untuk mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut.
"Meskipun Asia Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing, 'inbound' dan 'outbound', namun nilai investasi ke kawasan sendiri masih kecil," kata Presiden Jokowi.
Selain penguatan investasi, Jokowi juga memandang perlunya pendanaan inovatif, baik melalui kolaborasi UNESCAP dengan Asian Development Bank, maupun dari lembaga pendanaan lainnya.
RI sendiri memajukan berbagai pendanaan inovatif untuk melakukan percepatan SDGs, yakni SDG Indonesia One, green sukuk dan ekonomi karbon.