Ramai Isu Reshuffle, Gerindra dan Golkar Pasrah Ikut Keputusan Jokowi
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo dan Ma’ruf Amin kembali santer terdengar pada bulan ini. Desas-desusnya, Jokowi akan kembali merombak jajaran menteri kabinet pada pertengahan bulan ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, perombakan kabinet makin dekat seiring legalitas Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) makin kuat dengan dukungan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah pelantikan pimpinan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022 hingga 2027 pada Selasa (7/6), pun dikabarkan tak lepas dari pembahasan pergantian kabinet.
Pada reshuffle kali ini, Presiden dikabarkan akan mengakomodasi kader Partai Amanat Nasional (PAN) untuk masuk kabinet. Jatah buat PAN sempat santer disebut beberapa kali. Terutama setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menemui Jokowi pada 4 Maret lalu. Selain PAN, PDIP juga akan mendapat tambahan jatah menteri.
Menanggapi isu ini, Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mendengar adanya informasi reshuffle dari kalangan istana. Namun terlepas dari itu, menurutnya wacana reshuffle merupakan wewenang dari presiden sehingga dia tak mau mendahului.
“Apakah kemudian itu berlangsungnya reshuffle atau tidak, saya pikir kita tunggu saja karena kewenangan dari presiden,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6).
Jika reshuffle benar dilakukan pada 15 Juni mendatang, meski menjabat sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dia tak mau memberikan pandangan mengenai pos kementerian yang layak untuk diganti. Menurutnya, presiden sebagai pimpinan kabinet lebih paham terkait kinerja anak buahnya.
Oleh sebab itu, dia menyatakan Partai Gerindra akan menyerahkan persoalan reshuffle kepada presiden. “Saya pikir presiden lebih tahu. Kita menyerahkan sepenuhnya ke presiden karena itu kewenangan dan hak prerogratif presiden,” tuturnya.
Sikap Gerindra yang menyerahkan keputusan reshuffle kepada presiden, juga sama dengan Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan partainya tak mau mengganggu hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi atau mengkonsolidasikan susunan menteri di dalam kabinet, untuk kepentingan pemerintahan. “Reshuffle kabinet itu hak prerogatif,” kata Doli di Jakarta, Selasa (7/6).
Sebelumnya, kabar reshuffle pada 15 Juni tak ditepis lingkaran Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, bahkan menyatakan akan menyampaikan kabar lebih detail ke publik, jika sudah ada kepastian tanggal reshuffle. “Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit,” kata Pratikno usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Parlemen pada Kamis (2/6).
Tak hanya itu, dia juga memberikan pandangan terkait pertimbangan perlunya bagi Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Menurutnya, terdapat berbagai permasalahan yang mesti ditangani secara cepat pascapandemi Corona Virus Desease-19 (Covid-19). Oleh sebab itu, dia berpandangan Jokowi membutuhkan sosok yang responsif terhadap pemulihan perekonomian, sebagai salah satu sektor yang terdampak.
“Kita kan fokus ini banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis,” ujarnya.
Akan tetapi, dirinya masih enggan untuk mengungkapkan perubahan susunan kabinet pada reshuffle mendatang. Namun, dia memberikan bocoran bahwa tidak banyak pos kementerian yang berubah pimpinannya.
Menyangkut kinerja menteri, survei Indikator Politik Indonesia mengungkap opini publik terkait menteri yang memiliki kinerja terbaik.