Jokowi Bandingkan Ongkos Subsidi Energi dengan IKN, Mana Lebih Besar?

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo (kedua kiri), Sekjen Hasto Kristiyanto (kanan) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) saat akan mengikuti Rakernas II PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/6/2022).
21/6/2022, 14.18 WIB

Presiden Joko Widodo mengatakan subsidi energi yang diberikan pemerintah sangat besar. Bahkan, angkanya lebih besar ketimbang membangun ibu kota baru.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Selasa (21/6). Presiden meminta para kader partai agar bisa menjelaskan besarnya biaya subsidi tersebut kepada masyarakat.

"Angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini harus dimengerti, sampai kapan kita bisa subsidi sebesar ini," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).

Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati lantaran harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini bukan harga yang sebenarnya. Harga Pertalite saat ini sebesar Rp 7.650 per liter, sedangkan Pertamax Rp 12.500 per liter.

"Harga bensin di Singapura Rp 31 ribu per liter, Jerman Rp 31 ribu per liter, Thailand Rp 20 ribu per liter," katanya.

Namun subsidi harus tetap diberikan kepada masyarakat. Ini lantaran pemerintah sudah menghitung dampaknya secara sosial dan politik. "Tidak mungkin tidak disubsidi, bisa ramai nanti," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan kader PDIP untuk menyadari kondisi global yang sedang sulit. Pandemi ditambah perang di Ukraina telah menyebabkan krisis pangan hingga energi.

"Semakin tahu angkanya, semakin ngeri kita," ujar Jokowi.

Sebelumnya Kementerian Keuangan meminta persetujuan DPR RI untuk menambah anggaran subsidi energi dan kompensasi untuk tahun ini mencapai Rp 520 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran ini merupakan konsekuensi atas pilihan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, LPG, dan tarif listrik meski harga minyak dunia melonjak.