Di tengah penjajakan koalisi partai politik untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menutup diri untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 PDIP.
Menanggapi pernyataan ini, PKS mengaku tak mempermasalahkannya. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan PKS tidak mau mencampuri keputusan partai-partai lain, dalam membangun strategi politik untuk memenangkan Pemilu 2024, termasuk PDIP.
“PKS menghormati sikap dan keputusan partai politik termasuk PDIP,” ujar Kholid di Jakarta, Jumat (24/6).
Menurutnya, setiap partai memiliki hak untuk menentukan kedaulatan partai, termasuk arah koalisi mereka. Akan tetapi, dirinya mengingatkan agar PDIP bersikap bijaksana dalam menggunakan kekuasaan. Sebagaimana diketahui, PDIP merupakan partai utama pengusung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, dan memiliki suara terbanyak di dalam komposisi parlemen, yaitu 22,26%.
“Orang-orang Jawa selalu mengatakan adigang, adigung, adiguna. Ketika kita memiliki kekuasaan gunakanlah kekuasaan itu dengan bijaksana,” ujarnya.
Selain itu, Kholid menyampaikan agar PDIP dan partai politik lainnya tak terjebak dengan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, tetapi turut menunjukkan politik kebangsaan yang damai dan sejuk.
“Kami sebagai sesama anak bangsa mengingatkan ada pepatah Jawa yang mengatakan ngono ning ngono yo ojo ngono. Janganlah terlalu berlebihan dalam bersikap,” katanya.
Sementara menyangkut koalisi, sejauh ini PKS sudah bersepakat untuk menjajaki koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Koalisi Semut Merah. Akan tetapi, di perjalanan, baik PKS dan PKB justru membuat manuver politik dengan berdialog dengan partai politik lainnya.
PKB mendekati Partai Gerindra dan menyatakan siap mengusung ketua umum masing-masing partai, yaitu Prabowo Subiantodan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Sedangkan PKS, melakukan komunikasi politik dengan Nasdem.