Bahas Tantangan Mutu IKN, PUPR Tekankan Masalah Banjir dan Drainase
Kementerian PUPR melakukan pertemuan dengan konsultan konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Japan International Cooperation Agency (JICA). Pertemuan tersebut membahas empat tantangan dalam menjaga jaminan mutu dalam pembangunan IKN.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya mengatasi tantangan pertama yang ditemukan JICA, yakni pencegahan banjir. JICA mengemukakan land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah banjir.
“Kita akan bergantung betul dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Untuk itu berkali-kali saya tanya siapa yang akan bertanggung jawab dengan drainase IKN, karena ini sangat penting,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (13/7).
JICA juga menekankan perlunya integrasi berdasarkan kondisi dasar. Dengan demikian, semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini.
Tantangan kedua yang dikemukakan JICA adalah kondisi infrastruktur bawah tanah, salah satunya pengamanan luasan ruang bebas/right-of-way (ROW). Adapun, ROW berfungsi untuk gorong-gorong dan struktur yang lebih besar, seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.
Ketiga, persiapan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan pada masa depan. Beberapa ruang yang dibutuhkan adalah lahan untuk layanan transportasi umum, yaitu halte dan utilitas jalan (lampu dan kamera pengawas). Jaminan mutu konstruksi menjadi tantangan terakhir yang ditemukan JICA.
Basuki berharap kehadiran JICA akan mempermudah pembangunan IKN dengan kualitas yang baik. Basuki menigmbau JICA untuk tidak segan dalam memberi saran dan evaluasi terkait pembangunan IKN Nusantara.
“Kami percaya Anda sekalian akan membantu untuk menjamin mutu pembangunan IKN, untuk itu jangan ragu untuk memberi kami saran atau koreksi agar tujuan kita tercapai,” kata Basuki.
Alokasi dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini adalah Rp 5,07 triliun. Hingga 2024, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara akan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Sebelumnya, Basuki memproyeksikan alokasi anggaran IKN Nusantara yang terserap pada tahun ini hanya 86% atau Rp 4,3 triliun. Namun demikian, Basuki memastikan seluruh anggaran untuk membangun infrastruktur dasar di KIPP IKN Nusantara mencapai Rp 43,73 triliun hingga 2024
Secara rinci, anggaran terbesar proyek IKN tahun ini ditujukan untuk infrastruktur permukiman atau senilai Rp 2,36 triliun. Infrastruktur yang dimaksud adalah gedung-gedung pemerintahan, seperti Istana Presiden, Kantor Wakil Presiden, dan Kantor Kementerian.
Sementara itu, anggaran untuk konstruksi konektivitas darat di KIPP IKN Nusantara pada tahun ini adalah Rp 1,74 triliun. Untuk tahun ini, infrastruktur konektivitas yang akan dibangun di IKN Nusantara adalah jalan tol.
Jalan tol yang dimaksud adalah Tol Balikpapan Samarinda Kilometer 11-Junction Pulau Balang, Bandara Sepinggan-Jalan Tol Balikpapan - Samarinda, Bandara VVIP-Outer ring road Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan junction Pulau Balang-KIPP. Diana mengatakan konstruksi ruas tol yang didahulukan adalah Tol Bandara VVIP-Outer ring road Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Adapun, alokasi anggaran untuk perumahan di KIPP IKN Nusantara adalah sekitar Rp 480 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur sumber daya air (SDA) adalah Rp 490 miliar.