Jokowi Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Terus Berlanjut

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Presiden Joko Widodo menyebut, 80% pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru akan berasal dari swasta.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
16/8/2022, 11.45 WIB

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai 2024. Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan ibu kota baru, Nusantara akan terus dilanjutkan. 

Ia menekankan, keberadaan IKN Nusantara nantinya tak hanya ditujukan aparatur sipil negara atau ASN, tapi juga untuk inovator dan para pengusaha. Menurut Jokowi, ibu kota negara yang baru ini akan berkonsep kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.

"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi 80%-nya akan diisi oleh investasi swasta yang kami undang untuk berpartisipasi," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR 2022, Selasa (16/8).

Rencananya, konstruksi IKN tahap pertama atau pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara dimulai bulan ini dan berlangsung hingga 2024. Adapun pembangunan seluruh IKN dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2045.

Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun, KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Basuki mengatakan sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, alokasi anggaran untuk pembangunan KIPP IKN Nusantara pada 2024 adalah Rp 5,07 triliun. Namun demikian, proyeksi serapan anggaran tersebut hanya akan mencapai Rp 4,4 triliun karena keterlambatan pengerjaan proyek.

Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Adapun dana dari APBN hanya akan mencakup kurang dari 20. Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru rencananya akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.

Kementerian Investasi mencatat, setidaknya ada empat negara yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Uni Emirat Arab bahkan telah merealisasikan investasinya senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 299,84 triliun (kurs Rp 14.992 per dolar AS).  

Seluruh investasi UEA tersebut telah ditanamkan pada Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa realisasi komitmen investasi dari negara-negara lain akan berlangsung hingga 20 tahun ke depan.

"Total investasi untuk IKN itu kurang lebih Rp 500 triliun. Sebanyak 20% dibiayai APBN dan sisanya investasi murni. Realisasi investasi ini butuh 10-20 tahun," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (20/7).

Selain empat negara tersebut, menurut dia, terdapat beberapa negara yang tengah melakukan penjajakan untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

Bahlil menyebut, ada empat alasan kenapa investor asing tertarik untuk menanamkan uangnya pada proyek pembangunan IKN Nusantara:

  1. Desain IKN Nusantara mengedepankan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.
  2. Tanah di kawasan IKN Nusantara masih cukup murah.
  3. Pemerintah akanmembangun infrastruktur dasar di wilayah pengembangan IKN Nusantara, seperti jalan, drainase, dan air baku. 
  4. Investor yang ingin berkontribusi di proyek pembangunan IKN Nusantara memiliki niat berinvestasi di Indonesia.
Reporter: Andi M. Arief