Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Sampaikan 4 Tuntutan

Ratusan orang dari sejumlah elemen masyarakat siang ini menggelar unjuk rasa, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pusat demonstrasi rencananya akan dilakukan pada dua titik, yaitu Istana Negara dan kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beberapa kelompok organisasi mahasiswa terlihat mulai memadati kawasan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya. Mereka umumnya berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Akibat massa unjuk rasa yang mulai berdatangan, kepolisian pun menutup arus lalu lintas di kawasan Jalan Medan Merdekat Barat, dari depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke arah ke Istana Negara. 

Polisi juga memasang barikade berupa kawat berduri di depan Patung Kuda dari depan gedung Sapta Pesona hingga Silang Merdeka Barat Daya.

"Kami tutup sementara arus lalu lintas karena ada unjuk rasa," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Polisi Purwanta di Patung Kuda, Jakarta, Senin (5/9) seperti dikutip Antara.

Selain itu, petugas kepolisian juga menutup sementara kawasan arus lalu lintas ke kawasan Harmoni, Jalan Veteran 1, 2, dan 3.

Untuk itu, arus lalu lintas dari arah Jalan Thamrin dialihkan sementara menuju Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sekitar 80 orang petugas dibantu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk mengamankan arus lalu lintas di sekitar Monas, Istana Negara dan Patung Kuda.

Dalam unjuk rasa ini, elemen mahasiswa dari PMII mengajukan empat tuntutan utama, yaitu:

1. Menolak tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi
2. Mendesak pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM
3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran
4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi

Tak hanya mahasiswa, publik secara umum juga menolak terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang digelar pada 13-25 Agustus 2022 lalu terungkap bahwa mayoritas publik menginginkan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM.

 Sebelumnya pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 dan Solar menjadi Rp 6.800.

Presiden Joko Widodo mengatakan  keputusan ini merupakan hal yang sulit. Jokowi juga mengatakan pengalihan subsidi yang berakibat naiknya harga BBM merupakan opsi pamungkas pemerintah. "Ini adalah pilihan terakhir," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual di Istana, Sabtu (3/9).

Jokowi sebenarnya ingin memberikan harga BBM terjangkau kepada masyarakat. Meski demikian, anggaran pemerintah terus terbebani subsidi yang semakin besar.