Pemerintah Anggarkan Rp14,34 T pada Program PKT, Untuk Jaga Daya Beli
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan menjaga daya beli masyarakat pasca naiknya harga BBM. Langkah yang akan dilakukan adalah menjaga program Padat Karya Tunai atau PKT.
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mencatat total anggaran PKT pada 2022 mencapai Rp 14,34 triliun. Dana tersebut akan disalurkan langsung ke masyarakat dengan menyerap tenaga kerja konstruksi sekitar 712.000 orang.
"PKT ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sederhana, tidak membutuhkan teknologi tinggi, dan tidak membutuhkan sertifikasi khusus. Artinya, masyarakat umum bisa masuk program ini," kata Endra di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (8/9).
Endra mengatakan tujuan utama program PKT saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Endra menilai program PKT dapat mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri.
Dalam paparan Endra, anggaran PKT terbanyak dialokasikan untuk infrastruktur sumber daya air atau hingga Rp 5 triliun. Sementara itu, tota tenaga kerja yang terserap untuk PKT sumber daya air adalah 353.000 orang.
Sementara itu, PKT untuk infrastruktur permukiman memiliki target penyerapan tenaga kerja terkecil atau hanya 67.000 orang. Nilai anggaran yang dialokasikan untuk PKT permukiman adalah Rp 2,3 triliun.
Namun demikian, PKT infrastruktur jalan dan jembatan memiliki rata-rata pendapatan yang tertinggi, yakni Rp 59,75 juta per orang. PKT infrastruktur jalan dan jembatan menargetkan serapan tenaga kerja hingga 80.000 orang dengan anggaran senilai Rp 4,78 triliun.
"PKT Jalan dan jembatan untuk pemeliharaan jalan. Jadi, pekerjaan sederhana seperti memotong rumput di pinggir jalan, membersihkan drainase untuk menghadapi musim hujan, dan mencat marka lalu lintas, jembatan, dan median jalan," kata Endra.
Di samping itu, PKT infrastuktur perumahan memiliki rata-rata pendapatan terendah atau hanya Rp 11,93 juta per orang. Alokasi anggaran PKT perumahan hanya Rp 2,9 triliun, sedangkan target serapan tenaga kerjanya mencapai 243.000 tenaga kerja.
Di sisi lain, Endra mengatakan kenaikan harga BBM dan material konstruksi pada saat yang bersamaan dapat berdampak pada konstruksi, khususnya konstruksi proyek strategis nasional atau PSN. Oleh karena itu, Endra berharap pemerintah dapat merespon kondisi tersebut di level kabinet agar menjaga laju konstruksi.
"Kami berharap dalam waktu dekat ada pembahasan di level kabinet untuk bisa merespon kondisi yan berkembang di lapangan, termasuk apakah pemerintah akan menetapkan situasi ini sebagai, misalnya, situasi kahar," kata Endra.
Jika pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM dan komponen konstruksi sebagai kondisi kahar, Endra mengatakan pemerintah bisa menunda pembayaran proyek, termasuk proyek PSN. Artinya, sebagian proyek dengan kontrak tahun jamak atau MYC yang seharusnya dibiarkan tahun ini bisa ditunda menjadi tahun depan.
Dengan demikian, pemerintah dapat memenuhi target PSN tanpa mengurangi ruang lingkup pekerjaan. Namun demikian, proses konstruksi masih dapat berjalan secara normal.