PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN mengalami kelebihan pasokan atau oversupply listrik sekitar 6 Giga Watt (GW). Buntut dari kelebihan pasokan ini membuat pemerintah menggegas program untuk meningkatkan setrum listrik masyarakat.
Program untuk meningkatkan permintaan listrik di antaranya program konversi elpiji 3 kilogram (kg) menjadi kompor induksi listrik, dan mengganti mobil dinas pemerintahan dengan mobil listrik.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan kedua program itu bila berjalan memang bisa mengatasi
kelebihan pasokan listrik yang sangat besar itu. "Jumlah oversupply listrik luar biasa, dengan program elektrifikasi ini diharap bisa meningkatkan konsumsi listrik masyarakat,” kata Mamit, dihubungi Katadata.co.id, Jumat (23/9).
Kementerian ESDM menghitung penggunaan 10 juta kompor listrik akan mampu menyerap 5 Giga Watt (GW) listrik. “Seharusnya bisa menyerap oversupply listrik. Bila terpasang 10 juta unit kompor induksi, itu bisa menyerap 5 GW,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui wartawan di Ruang Sarulla Kementerian ESDM pada Jumat (23/9).
Selain itu, pemerintah juga bakal mengganti mobil dinas menjadi kendaraan listrik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, saat ini terdapat 189.803 unit kendaraan dinas. Ini meliputi kendaraan jabatan, operasional dan kendaraan fungsional. Namun belum diketahui berapa dari jumlah tersebut yang siap diganti menjadi kendaraan listrik pada tahun ini.
PLN saat ini mengalami kelebihan pasokan listrik yang cukup besar. Direktur PLN Darmawan Prasodjo pada saat Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Komisi VI DPR pada 15 Juni lalu, mengatakan kondisi di Jawa dalam satu tahun ke depan akan masuk tambahan pasokan 6,8 GW, sedangkan tambahan permintaan hanya 800 MW.
Kelebihan pasokan tenaga listrik terjadi di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan sistem Sumatera. Kelebihan listrik terjadi di Sumatera selama tiga tahun ke depan hingga 2025. Tambahan permintaan listriknya hanya 1,5 GW, sedangkan penambahan kapasitas sebesar 5 GW. Wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga mengalami hal serupa.
Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Maulana, pun mengatakan program perluasan kompor induksi listrik dan kendaraan listrik merupakan upaya mengurangi kelebihan pasokan listrik.
“Pemerintah mengupayakan motor listrik, mobil listrik dan kompor listrik itu semua untuk menyedot overcapacity dan mudah-mudahan ini jalan sesuai harapan untuk mengurangi oversupply,“ kata Rida saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (20/7).
Potensi Kelebihan Pasokan Listrik Jangka Panjang
Kelebihan pasokan listrik akibat PLN membeli listrik dari produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dengan skema take or pay. Dalam skema tersebut, PLN diwajibkan untuk membayar meskipun listrik tidak terserap oleh masyarakat.
“PLN membeli suplai listrik dari IPP dengan kontrak, sehingga IPP ini tak ada urusan apakah listrik akan dipakai atau tidak, tetap PLN harus bayar," kata Mamit.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat Panja RAPBN 2023 mengatakan kelebihan suplai listrik selama ini menjadi beban dalam keuangan negara. Pemerintah tetap membayarkan kompensasi kepada PLN sekalipun pasokan berlebih tersebut tidak dipakai.
Said menyebut pemerintah menanggung Rp 3 triliun untuk setiap 1 GW kelebihan pasokan listrik. Sehingga dengan kelebihan pasokan 6 GW, pemerintah membayar biaya mencapai Rp 18 triliun.
"Bisa dibayangkan kalau 1 giga itu, karena kontrak take or pay, maka harus bayar Rp 3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp 3 triliun," kata Said.
Pasokan listrik pada tahun-tahun mendatang bisa meningkat lagi seiring kemunculan energi baru dan terbarukan (EBT). Dia memperkirakan bila EBT diterapkan maka pada 2030 PLN akan mengalami kelebihan pasokan sebanyak 41 GW.