Alasan Jokowi Batalkan Program Kompor Listrik, Minta Menteri Hati-Hati

ANTARA FOTO/Frans/JJ/rwa.
Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar malam di kawasan Pantai Kamali, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Senin (26/9/2022).
12/10/2022, 18.59 WIB

Pemerintah telah menghentikan program konversi kompor induksi. Berkaca dari kegagalan program tersebut, Presiden Joko Widodo meminta para menteri berhati-hati dalam dalam menerbitkan kebijakan yang beririsan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, program tersebut akan secara langsung meningkatkan konsumsi listrik masyarakat dari 450 volt ampere (VA) menjadi lebih dari 1.800 VA. Hal ini disebutnya bisa menimbulkan guncangan di masyarakat.

"Hati-hati. Dilihat betul bermanfaat riil atau tidak," ujar Kepala Negara dalam Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Rabu (12/10).

Kehati-hatian menjadi penting lantaran dampak dari situasi ekonomi global sudah mulai benar-benar memburuk.  Hal tersebut ditunjukkan dari 28 negara yang telah meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sampai hari ini.

"Artinya, badai itu sudah datang, sehingga persiapan kita ini harus betul-betul persiapan detail," ujarnya.

Jokowi memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan perhatiannya pada tugas-tugas kecil, namun berkaitan masyarakat. Presiden juga meminta para pembantunya untuk tidak melakukan tugas hanya sebatas rutinitas harian.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pandemi Covid-19 telah melanda semua negara yang mengakibatkan kondisi ekonomi global jatuh. Keadaan tersebut diperburuk dengan adanya krisi energi dan keuangan akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Sedangkan PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listri pada September 2022 lalu. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Reporter: Andi M. Arief