Kecam Perang Rusia Ukraina, Menlu Retno: Bentuk Politik Bebas Aktif RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan segenap pemimpin negara G20 mengecam perang Rusia Ukraina. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu menilai pernyataan sikap tersebut tidak melenceng dari politik internasional Indonesia yang bebas-aktif.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan politik bebas-aktif tidak sama dengan tidak memilih pihak. Menurutnya, politik internasional bebas-aktif adalah bebas untuk menentukan pendapat dan aktif dalam berkontribusi untuk perdamaian dunia.

"Kita menjalankan politik luar negeri yang berdasarkan prinsip-prinsip. Semuanya ada di UN Charter dan bisa dilihat konsistensi kita dalam berprinsip," kata Retno dalam konferensi pers di Bali International Convention Center atau BICC, Rabu (16/11).

Sebagai informasi, alasan pengecaman yang dilakukan oleh Indonesia adalah karena Rusia telah melanggar integritas wilayah Ukraina. Retno mengatakan posisi Indonesia sangat jelas dan konsisten saat membicarakan masalah integritas wilayah.

Retno menjelaskan seluruh putaran diskusi terkait posisi G20 dalam menyikapi Perang Rusia-Ukraina selalu berujung buntu. Pada putaran negosiasi terakhir, Retno mengatakan Kemenlu telah banyak melakukan negosiasi dengan Kemenlu negara-negara anggota G20.

"Ini usaha yang luar biasa, menggunakan aset diplomasi yang sudah cukup lama. Ini selalu jadi warna Indonesia, mencoba menjembatani semua perbedaan, sedalam apapun, selebar apapun perbedaan tersebut," kata Retno.

Oleh karena itu, Retno menilai Deklarasi Bali merupakan keberhasilan presidensi Indonesia dalam G20. Pasalnya, paragraf tentang perang Ukraina mengawali presidensi Indonesia dengan perbedaan.

Namun demikian, Retno menyatakan pemerintah melihat tidak semua paragraf yang didiskusikan berbeda dengan apa yang diinginkan setiap negara anggota G20. Oleh karena itu, Retno memulai berkomunikasi dan memastikan bahwa ada komitmen untuk bekerja sama terkait paragraf lainnya.

"Dari komitmen yang agak tipis-tipis itu, kami coba untuk kapitalisasi dan hasilnya adalah deklarasi ini. Sebuah presidensi adalah negosiasi. Kata yang paling penting di sini adalah kepercayaan dan Indonesia memiliki kepercayaan itu," kata Retno.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengecam terhadap perang yang kini berlangsung di Ukraina. Kecaman tersebut disampaikan Presiden Widodo dan mayoritas pimpinan negara anggota G20 dalam kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Indonesia, yakni G20 Bali Leaders Declaration.

Artinya, KTT G20 Indonesia tidak menghasilkan dokumen kesepakatan lantaran ada satu paragraf yang tidak mencapai kesepakatan. Paragraf yang dimaksud adalah sikap negara-negara Anggota G20 terhadap perang di Ukraina.

"Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi. Sampai tengah malam kami berbicara mengenai ini dan akhirnya Deklarasi Bali dicapai melalui konsensus," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menyebutkan pengecaman tersebut dilayangkan karena Rusia dinilai telah melanggar integritas wilayah Ukraina. Selain itu, perang tersebut telah menimbulkan risiko krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial.

Presiden Widodo mengatakan negara-negara anggota G20 sepakat bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global. Pertemuan multilateral tersebut menemukan pemulihan ekonomi global tidak akan tercapai tanpa ada perdamaian. "Oleh karena itu, di pembukaan saya sampaikan, saya menyerukan agar perang dihentikan," ujarnya.