Pensiun Sebagai Panglima TNI, Andika Perkasa Berpotensi Masuk Kabinet?

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Panglima TNI Andika Perkasa (kanan), dan Kapolri L Sigit Prabowo (kiri) hadir di TGF. Setelah menghadiri Tactical Floor Game (TFG) yang dilaksanakan oleh TNI pada pada Kamis (10/11/2022).
12/12/2022, 18.51 WIB

Presiden Joko Widodo akan melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI bulan ini. Yudo akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.

Bersamaan dengan itu, muncul kabar bahwa Andika akan mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Ini sejalan dengan adanya pernyataan Jokowi soal kemungkinan adanya kocok ulang posisi menteri.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan meski sinyal reshuffle belum terlihat jelas, namun potensi Andika masuk kabinet terbuka. Ini karena selain pernah memimpin TNI, menantu Abdullah Mahmud Hendropriyono itu dianggap orang yang dekat dengan Jokowi.

"Jadi modalnya sudah banyak," katanya kepada Katadata.co.id, Senin (12/12).

Adi mengatakan Andika memiliki kapasitas dan pengalaman sebagai Panglima TNI. Selain itu dia menjelaskan nilai plus mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu adalah mampu ditempatkan di manapun.

"Artinya, kalau memang menjadi menteri di manapun, mulai dari ekonomi hingga hukum," katanya.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga berpendapat bahwa Andika bisa mendapatkan jatah menteri. Hal ini pernah dilakukan Jokowi pada Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN).

RAKER KOMISI II DENGAN MENTERI ATR/BPN (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU)

"Memang saat itu Hadi tidak langsung menjadi menteri, tapi diminta terlebih dulu mengurus Mandalika," katanya.

Adapun, pihak Istana hingga partai politik tak memberikan penjelasan panjang soal potensi Andika masuk kabinet. Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini balik bertanya soal kemungkinan tersebut. "Info dari mana?," tanya Faldo kepada Katadata.co.id, Senin (12/12).

Sedangkan politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan urusan tersebut merupakan hak Presiden Jokowi. "Tanya kepada Presiden," katanya

Reporter: Andi M. Arief