Ngabalin Sebut Reshuffle Bulan Ini, Menteri Diminta Jangan Marah
Presiden Jokowi dikabarkan bakal mengganti menteri kabinet atau reshuffle pada bulan ini. Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta para menteri bersiap-siap.
"Reshuffle mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (5/1).
Ngabalin menyarankan agar menteri yang akan dilengserkan perlu memiliki sikap yang sama saat mereka masuk kabinet. "Jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai di sini saja," kata dia.
Bahkan, dia menyarankan para menteri berterima kasih kepada presiden saat dilengserkan nanti. "Tetap semangat dan harus berterimakasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," katanya lagi.
Presiden Jokowi pun sudah memberikan kode akan merombak kabinet. Pada 26 Desember 2022, Jokowi memberikan petunjuk reshuffle dengan gestur tangan angka tiga yang digambarkan dengan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Pernyataan tersebut disampaikan di Stasiun Manggarai saat meresmikan revitalisasi Stasiun Manggarai Tahap I.
Sebelum kunjungan ke Stasiun Manggarai, Kepala Negara mengatakan potensi pergantian pemain di Kabinet Indonesia Maju dapat terjadi. Hal tersebut menanggapi Survei Charta Politika yang menemukan 61,8% responden menyetujui adanya pergantian menteri di kabinetnya.
Rencana reshuffle ini menuai ragam pendapat di kalangan politisi. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang dihembuskan Presiden Joko Widodo tidak tepat. Menurut Mardani, wacana perombakan itu hanya menyebabkan kebisingan.
"Dengan jam terbang tinggi beliau bisa mengarahkan para menteri. Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," kata Mardani dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera, Senin (26/12).
Adapun Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya tidak ingin mencampuri soal kemungkinan perombakan atau “reshuffle” Kabinet Indonesia Maju pada awal 2023 yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Kami tidak ingin mencampuri dan tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Ia menyebut bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden karena yang paling mengetahui soal kebutuhan kabinetnya.
"Kami dari Partai Gerindra sudah berulang kali menyampaikan bahwa 'reshuffle' itu adalah hak prerogratif presiden," ujarnya.
Ketika ditanyakan apakah Partai Gerindra telah diajak berdiskusi perihal perombakan kabinet, Dasco menyebut hal tersebut tidak perlu dilakukan karena merupakan Hak Prerogatif Presiden Jokowi.