Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menepis isu reshuffle yang terjadi pada dirinya. Sekretariat Jenderal Partai Nasdem ini menilai perombakan susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Johnny mengatakan masih melaksanakan tugas dan fungi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo. Dia mengingatkan masyarakat agar setiap informasi diverifikasi terlebih dulu.
"Mengingat informasi yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan bapak presiden," kata Johnny kepada wartawan, Kamis (5/1).
Di sisi lain, Johnny menegaskan konstitusi telah menjamin hak presiden untuk membentuk dan mengubah susunan kabinetnya. Oleh karena itu, ia menilai semua partai politik dapat memahami hak prerogatif presiden tersebut.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan potensi pergantian pemain di Kabinet Indonesia Maju akan terjadi pada bulan ini. Namun KSP belum mengumumkan pejabat di kementerian apa yang akan diganti presiden.
Ngabalin juga meminta menteri yang diganti harus memiliki sikap yang sama saat dipilih ketika digantikan nanti. Menurutnya, menteri yang digantikan harus berterima kasih kepada presiden saat dilengserkan nanti.
"Kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (5/1).
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali melontarkan kode reshuffle kabinet pada pergantian tahun 2022-2023. Kode terbaru disampaikannya saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, DKI Jakarta.
"Ditunggu saja," kata Presiden Widodo di Pasar Tanah Abang, Senin (2/1).
Pada 26 Desember 2022, Jokowi mengatakan petunjuk reshuffle adalah gestur tangan angka tiga yang digambarkan dengan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Pernyataan tersebut disampaikan di Stasiun Manggarai saat meresmikan revitalisasi Stasiun Manggarai Tahap I.
Sebelum kunjungan ke Stasiun Manggarai, Kepala Negara mengatakan potensi pergantian pemain di Kabinet Indonesia Maju dapat terjadi. Hal tersebut menanggapi Survei Charta Politika yang menemukan 61,8% responden menyetujui adanya pergantian menteri di kabinetnya.