Presiden Jokowi Akan Larang Ekspor Tembaga Mulai Pertengahan 2023
Presiden Joko Widodo berencana untuk melarang ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Langkah tersebut merupakan bagian dari rencana industrialisasi Presiden Jokowi pada sisa masa pemerintahannya.
Presiden Jokowi mengatakan kebijakan larangan tersebut tetap dilanjutkan meskipun menuai kontroversi. Pemerintah bahkan menghadapi gugatan Organisasi Dagang Dunia atau WTO dalam penyetopan ekspor nikel. Jokowi menilai kebijakan larangan ekspor tembaga merupakan usaha negara untuk mandiri.
"Soal kebijakan larangan ekspor nikel kalah di WTO, kita tetap terus. Justru kita stop bauksit di Desember tahun lalu, dan pertengahan tahun mungkin tambah lagi setop ekspor tembaga," kata Presiden Jokowi di ajang HUT PDIP ke-50, Selasa (10/1).
Presiden Jokowi mengingatkan kebijakan kemandirian tersebut telah digaungkan Presiden Sukarno pada 1965. Adapun, semboyan Bung Karno yang diingat Jokowi adalah penolakan ketergantungan pada imperialisme.
Oleh karena itu, Kepala Negara menekankan hubungan kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan. Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau agar kebijakan perdagangan nasional tidak didikte negara lain.
"Waktu KTT Asean-Uni Eropa, saya menyampaikan kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh ada negara mendikte dan tidak boleh negara-negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Indonesia siap menghadapi bila ada negara yang menggugat kebijakan ke World Trade Organization atau WTO.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dirinya juga tak khawatir jika keputusannya ini akan digugat lagi ke WTO. Ia akan tetap terus menghentikan ekspor mineral meski menghadapi tantangan. "Kalau digugat, biarkan saja. Kita setop lagi yang lain, terus saja begitu," katanya.
Dia mengatakan pelarangan ekspor bauksit ini akan mendorong peningkatan nilai tambah. Selain itu kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.
Jokowi mengatakan penghentian ekspor merupakan strategi pemerintah untuk menggenjot hilirisasi. Jokowi yakin jika hilirisasi bisa dilakukan, maka akan ada lompatan angka ekspor yang besar.
“Kalau digugat lagi ya tidak apa-apa, kita ada pengalaman seperti nikel,” ujar Zulhas dalam acara Konferensi Pers Awal Tahun, di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, (2/1).