Pemerintah Turunkan Target Peserta Kartu Prakerja, Fokus Pada Kualitas
Pemerintah akan memangkas target peserta Program Kartu Prakerja hingga 50%. Manajemen pelaksana akan meningkatkan kualitas lulusan tenaga kerja yang dicetak dari program ini.
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja atau MPPKP mengatakan anggaran yang disiapkan untuk Program Kartu Prakerja tahun ini adalah Rp 2,67 triliun. Angka tersebut lebih rendah 75,72% dari anggaran 2022 senilai Rp 11 triliun.
Akan tetapi, waktu pelatihan Program Kartu Prakerja tahun ini dinaikkan dari 6 jam menjadi 15 jam. Selain itu, konsep bantuan pemerintah yang diberikan ke peserta diubah menjadi beasiswa dan dibayarkan secara penuh melalui rekening PT Bank Negara Indonesia Tbk senilai Rp 3,5 juta per orang.
"Kalau sebelumnya ada fungsi penyaluran bantuan sosial, yang sekarang wajar waktu pelatihan dan saldo tiap peserta dinaikkan," kata Direktur Komunikasi, Kemitraan Program, dan Pengembangan Ekosistem MPPKP Kurniasih Suditomo dalam konferensi pers, Rabu (18/1).
Total manfaat yang dapat dinikmati tiap peserta Program Kartu Prakerja bertambah Rp 700 ribu menjadi Rp 4,2 juta. Tambahan tersebut terdiri dari Rp 600 ribu sebagai insentif setelah mengikuti program dan Rp 100 ribu sebagai insentif pengisian survei kepuasan sebanyak dua kali.
Peserta Program Kartu Prakerja bebas memilih jenis pelatihan dari berbagai lembaga pelatihan yang tergabung dalam program tersebut. Peserta dapat membayar biaya pelatihan yang dikenakan oleh lembaga pelatihan melalui beasiswa yang diberikan pemerintah.
Dengan perubahan ini, ada potensi peserta tidak dapat menghabiskan saldo yang diberikan oleh pemerintah. Makanya, sisa saldo tersebut akan kembali terserap ke kas negara saat masa program peserta Kartu Prakerja berakhir.
Pada tahun ini, MPPKP telah menentukan waktu pelatihan yang harus dipatuhi oleh lembaga pelatihan. Waktu pelatihan secara daring dinaikkan menjadi 15 jam dengan ketentuan lama maksimal pelatihan per hari adalah 3 jam.
Selain itu, metode pelatihan daring diubah dari menyaksikan video pelatihan menjadi webinar. Jumlah peserta dibatasi menjadi 150 peserta agar mematuhi rasio antara tenaga pelatih dan peserta, yakni 1:50.
Lembaga pelatihan yang menerapkan metode daring wajib memberikan praktik mandiri selama 30 menit di akhir sesi. Untuk melacak perkembangan peserta, mereka wajib menggunakan Learning Management System atau LMS jika menggunakan metode daring.
Selain metode daring, Program Kartu Prakerja juga menerapkan metode luring dengan lama pelatihan delapan jam per hari. Namun rasio tenaga pelatih dan peserta lebih sedikit, yakni 1:20. Selain itu, jumlah peserta maksimum per pelatihan hanya 40 peserta.
Akan tetapi, lama waktu evaluasi setiap akhir pelatihan lebih lama, yakni 120-180 menit. MPPKP mengatur rasio alat peraga yang tidak menggunakan komputer adalah 1:5, sedangkan rasio alat peraga berupa komputer adalah 1:1.
Kurniasih menyampaikan pelatihan secara luring baru dapat dilakukan di 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Lokasi pelatihan akan dilakukan di setiap ibu kota provinsi.
Target peserta Program Kartu Prakerja yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini adalah 1 juta orang. Namun Kurniasih menghitung total peserta maksimum yang dapat diserap dengan anggaran saat ini sebanyak 595 ribu orang.
Menurutnya, butuh tambahan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun agar target 1 juta peserta Kartu Prakerja dapat tercapai. Selain peserta, jumlah lembaga pelatihan pada tahun ini berpotensi lebih sedikit.
"Alasannya karena memang tidak memiliki spesialisasi atau butuh persiapan lagi untuk infrastruktur. Infrastruktur kan harus begini dan begitu, cukup ketat," kata Kurniasih.