Buruh Tolak Kebijakan ERP Jalan Berbayar, Potensi Gerus Pendapatan

Penerapan jalan berbayar elektronik/Electronic Road Pricing atau ERP di Jakarta menuai penolakan. Penolakan datang dari Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia karena ERP dianggap akan memberatkan ERP.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan kebijakan ERP tersebut berpotensi mengurangi pendapatan buruh, khususnya kurir dan pengemudi daring.

"Ojek online atau kurir dalam sehari harus bertugas di beberapa ruas jalan berbayar, tentunya akan sangat terbebani dengan kebijakan yang tidak bijak ini," kata Mirah dalam keterangan resmi, Jumat (20/1). 

Mirah mengatakan perusahaan kurir atau ojek daring tidak akan menanggung beban tersebut. Dengan demikian, ada dua kemungkinan pihak yang akan mengemban biaya tarif ERP tersebut, yakni konsumen atau ke buruh itu sendiri.

"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," kata Mirah.

Berdasarkan data Google Play Store, aplikasi Grab dan Gojek untuk konsumen telah diunduh masing-masing lebih dari 100 juta kali. Sedangkan aplikasi Grab untuk ojek daring telah diunduh lebih dari 10 juta kali, sedangkan aplikasi Gojek untuk ojek daring baru lebih dari 5 juta kali.