Transisi Menuju Endemi, Vaksinasi Booster Akan Kena Biaya Rp 100 Ribu

ANTARA FOTO/Siswowidodo/foc.
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis penguat atau booster kedua kepada warga saat digelar di Polres Madiun Kota, Jawa Timur, Jumat (27/1/2023).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Ameidyo Daud Nasution
8/2/2023, 15.38 WIB


Kemenkes memberikan sinyal bahwa masyarakat tetap harus mendapatkan vaksinasi booster setiap enam bulan sekali di masa depan. Hal tersebut dilakukan walau status Covid-19 telah berubah menjadi endemi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan menyiapkan vaksin untuk keperluan booster di masyarakat. Adapun, vaksin tersebut akan dibeli langsung oleh masyarakat dengan harga maksimal Rp 100.000 per dosis setelah status pandemi berakhir.

"Setiap enam bulan sekali mengeluarkan Rp 100.000 menurut saya suatu angka yang masih make sense (masuk akal)," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (8/2).

Dalam paparan Kemenkes, pemerintah memiliki stok vaksin Covid-19 sebanyak 8,18 juta dosis. Sebanyak 6,21 juta dosis dimiliki oleh pemerintah pusat, sementara itu 1,97 juta dosis ada di pemerintah daerah.

Mayoritas vaksin yang dimiliki pemerintah daerah dibuat oleh Pfizer atau mencapai 1,33 juta dosis dalam bentuk hibah. Sementara itu, mayoritas vaksin yang dimiliki pemerintah pusat adalah Indovac sebanyak 4,14 juta dosis dan Inavac sejumlah 1,17 juta dosis.

Budi berniat menambah ketersediaan vaksin tersebut dengan memanfaatkan kontrak pembelian yang dilakukan pada 2021. Sebagai informasi, pemerintah telah mendapatkan kontrak pembelian vaksin Covid-19 sebanyak 329,5 juta dosis dengan opsi penambahan pembelian sebanyak 334 juta dosis pada akhir 2020.

Sedangkan pembelian vaksin pada tahun ini akan difokuskan untuk kebutuhan balita. Menurutnya, kebutuhan vaksin untuk dewasa atau masyarakat berusia di atas 18 tahun sudah dapat dipenuhi di dalam negeri.

"Vaksin dalam negeri belum bisa cover balita. Kontraknya akan kami pakai untuk membeli vaksin Covid-19 yang balita saja," kata Budi.

Pemerintah akan lebih agresif dalam mensosialisasikan vaksinasi dan imunitas masyarakat pada masa transisi menuju endemi. Selain itu, Budi akan berusaha memasukkan obat-obatan untuk merawat pasien Covid-19.

"Dengan keluarnya serosurvei, kami harapkan enam bulan ke depan penanganan Covid-19masih terkendali," kata Budi.

Seperti diketahui, hasil Serosurvei yang dilakukan per Januari 2023 menunjukkan antibodi masyarakat terhadap Covid-19 naik menjadi 99 persen. Angka ini naik dari hasil serosurvei pada Juli 2022 di posisi 98,5 persen.


Reporter: Andi M. Arief