Heboh Harta Rafael Alun, Wapres Minta Masyarakat Tetap Bayar Pajak

ANTARA FOTO/Zabur Karuru/rwa.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada acara peresmian Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran-Tiung Biru (JTB) dan Proyek Lapangan gas MDA dan MDH di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/2/2023).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
1/3/2023, 15.55 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kasus yang menyeret Rafael Alun Trisambodo tak menggerus kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ma'ruf tetap meminta publik membayar pajak.

"Jangan sampai orang (tidak mau) membayar pajak. Itu tidak tepat," kata Ma'ruf di Solo, Rabu (1/3) dikutip dari Antara.

Ma'ruf mengatakan Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan hingga pemeriksaan pegawainya. Selain itu, Rafael Alun juga telah dicopot dari jabatannya sebagai kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan.

"Antisipasinya saya kira sudah benar," katanya.

Selain itu Ma'ruf juga menilai Kementerian Keuangan sudah membenahi sistem perpajakan dengan digitalisasi. Meski demikian, ia meminta pembenahan dilakukan terus menerus.

"Menteri Keuangan juga sudah melakukan itu," ujarnya.

KPK PERIKSA RAFAEL ALUN TERKAIT LHKPN (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.)

Pernyataan Ma'ruf ini merupakan respons atas munculnya ajakan tak membayar pajak. Salah satunya oleh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj.

Dalam unggahan di akun Instagramnya, Said sempat menyinggung ajakan kepada NU agar tak membayar pajak jika uang rakyat diselewengkan. Ia bahkan sempat menyinggung pernyataannya saat kasus Gayus Tambunan tahun 2010 silam.

"Keputusan kiai, kalau uang pajak diselewengkan maka NU ambil sikap tegas. Tidak usah bayar pajak," kata Said dalam unggahan di akun Instagramnya, Selasa (28/2).

Heboh harta Rafael Alun muncul usai putranya yang bernama Mario Dandy menjadi tersangka kasus penganiayaan. Warganet sempat menyoroti Mario yang kerap menunggangi mobil Rubicon hingga motor besar.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengakui nilai harta kekayaan Rafael senilai Rp 56 miliar tidak masuk akal. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenkeu memeriksa harta PNS tersebut.

"Jadi kami bekerja berdasarkan bukti bukan emosi. Pemihakan kepada perasaan masyarakat itu harus dilakukan, karena penting yang namanya kredibilitas," tambah Sri Mulyani.