Menteri Koordinatior Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memerintahkan seluruh kantor pemerintah, termasuk TNI/Polri dan BUMN untuk menunda kegiatan halalbihalal atau sejenisnya menjadi pekan depan.
"Pada pekan pertama tanggal 24 - 1 Mei 2023 supaya tidak diadakan acara Halal Bihalal dan lain-lain di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu, baru boleh mulai diadakan," kata Mahfud dalam pengumuman di akun Instagramnya, dikutip Selasa (25/4).
Mahfud yang juga menjabat sebagai Menteri PAN RB ad interim mengatakan, surat resmi akan segera dikirimkan ke kantor dan instansi masing-masing. Ia menjelaskan, instruksi penundanaan halal bihalal di lingkungan kementerian, TNI, Polri, BUMN hingga pemerintah daerah dikeluarkan untuk menjamin kelancaran mobilisasi arus balik.
"Guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pascaperiode libur nasional dan Idul Fitri, maka pemerintah menghimbau agar kegiatan halal bihalal yang sifatnya pengumpulan pegawai secara serentak ditunda," kata Mahfud MD di Surabaya, seperti dikutip dari Antara.
Mahfud juga menegaskan, kebijakan ini bulan larangan tetapi penundaan. "Karena mungkin saja ada orang yang selain cuti bersama juga punya cuti tahunan atau cuti biasa," katanya.
Meski halal bihalal ditunda tetapi masa cuti bersama pegawai di lingkungan instansi pemerintah, TNI, Polri, dan BUMN tidak diperpanjang.
Adapun cuti bersama dilaksanakan dan ditambah satu hari, menjadi tanggal 19, 20, 21,24, dan 25 April 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenparRB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.
Aturan cuti bersama sempat mengalami perubahan dari keputusan sebelumnya, yakni pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023.