Jokowi Bahas TPPO hingga Investasi dengan Empat Pemimpin ASEAN
Presiden Joko Widodo telah melakukan empat pertemuan bilateral, yakni dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh, PM Laos Sonexay Siphandone, PM Timor Leste Taur Matan Ruak, dan PM Malaysia Anwar Ibrahim.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bilateral pertama dilakukan dengan Perdana Menteri Minh Chinh. Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait perikanan dan kelautan.
"Presiden menyampaikan agar MoU mengenai kelautan dan perikanan dapat diselesaikan segera," kata Retno dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Selasa (9/5).
Sementara itu, pertemuan dengan Perdana Menteri Matan Ruak menekankan pada kerja sama ekonomi. Jokowi menyampaikan pentingnya kerja sama ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Oleh karena itu, Jokowi dan Matan Ruak sepakat membentuk Joint Working Group untuk pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan.
Jokowi menilai investasi antara Indonesia dan Timor Leste mulai tumbuh. Presiden mengusulkan agar segera ada pembahasan terkait perjanjian investasi bilateral dengan Timor Leste.
Retno mencatat KTT ASEAN ke-42 merupakan KTT pertama yang dihadiri oleh Timor Leste. Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung agar Timor Leste mendapatkan status sebagai anggota penuh ASEAN.
Untuk mendapatkan anggota penuh, Rento mengatakan salah satu bahasan KTT ASEAN ke-42 adalah adopsi peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Oleh karena itu, Retno berharap Timor Leste bisa memenuhi kriteria yang tertera dalam peta jalan tersebut.
Pada bilateral dengan Perdana Menteri Anwar, Retno mencatat bahwa Presiden mengingatkan Anwar untuk mengimplementasi One Channel System. Sebagai informasi, sistem tersebut merupakan jawaban pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Negeri Jiran.
Pertemuan bilateral terakhir dilakukan dengan Perdana Menteri Siphandone dari Laos. Retno mencatat isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kerja sama BUMN Indonesia dan Laos.
Beberapa kerja sama yang dimaksud adalah pengadaan pesawat oleh PT Dirgantara Indonesia kepada Tentara Angkatan Darat Laos dan pengadaan kereta oleh PT INKA untuk Petroleum Trading Lao Public Company.
Retno menyampaikan pembahasan selanjutnya adalah pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Menurutnya, perdagangan manusia kini marak terjadi di negara-negara anggota ASEAN.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menilai Indonesia berperan penting memimpin koordinasi dengan negara-negara ASEAN terkait isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (online scam).