Mahfud MD soal Isu Aliran Dana BTS ke Tiga Partai: Gosip Politik

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Jakarta, Jumat (14/4/2023). Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan naskah substantif draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dan akan segera dikirimkan ke DPR.
Penulis: Lenny Septiani
Editor: Lavinda
23/5/2023, 15.10 WIB

Plt Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Mahfud MD mengaku mendapat kabar bahwa dana hasil korupsi proyek pembangunan menara telekomunikasi atau BTS diduga mengalir ke tiga partai politik. Menanggapi isu tersebut, dia menganggap hal itu sebagai gosip politik semata.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini bahkan mengklaim tahu nama-nama pihak yang diduga memperoleh dana dari proyek BTS 4G yang dikerjakan BAKTI Kominfo tersebut. 

"Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya, tapi saya anggap itu gosip politik," ujarnya dalam konferensi pers di media center Kominfo, Selasa (23/5).

Terkait hal ini, Mahfud mengaku sudah melaporkan kabar tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, Mahfud menegaskan pihaknya tak akan masuk ke persoalan isu politik karena pembuktiannya akan rumit dan berpotensi menimbulkan kemelut. Dia berkomitmen akan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum saja.

"Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik, ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik. Ini hukum murni biar nanti hukum yang menentukan," kata dia.

Untuk itu, Mahfud mempersilakan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan korupsi tersebut hingga tuntas.
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Lenny Septiani