Gus Yahya Ingatkan Capres Cawapres: Jangan Bawa NU ke Pilpres 2024

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf mengatakan orang tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik pada Pemilihan Presiden 2024. Yahya menegaskan NU tidak akan masuk dalam dunia politik praktis tahun depan.

Walau demikian, Yahya tidak melarang orang NU untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Pada saat yang sama, Yahya enggan merestui orang NU yang terlibat langsung dalam Pilpres 2024.

"Bakal calon wakil presiden ini direstui NU atau tidak, akan saya jawab bukan urusan kami. Silahkan masyarakat melihat sendiri," kata Yahya di Kantor PBNU, Kamis (25/5).

Yahya meminta calon wakil presiden harus memiliki kredibilitas, prestasi,dan tawarannya sendiri. Ia menekankan NU tidak akan ikut-ikut memberikan restu kepada calon presiden maupun calon wakil presiden.

Sebagai informasi, Yahya telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PBNU hari ini. Keduanya membahas pentingnya para kontestan Pemilihan Umum 2024 untuk mempertandingkan kepemimpinan moral.

Walau demikian, Yahya menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas calon presiden yang akan didukung oleh NU dan Muhammadiyah. "Bukan urusan kami, kami ndak mau ikut-ikutan soal itu," kata Yahya.

Yahya  menilai pemilihan calon presiden yang akan dipertandingkan tahun depan adalah tanggung jawab partai politik. Menurutnya, hal terpenting dalam memilih capres adalah tawaran konkret yang dijanjikan ke masyarakat.

Oleh karena itu, Yahya mengimbau masyarakat agar mempelajari para kandidat Pilpres 2024 secara mandiri. "Silahkan masyarakat untuk melihat dan menilai sendiri apakah capres tersebut terdepan atau enggak," katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan belum ada bakal calon presiden yang bertamu ke Kantor PBNU sejauh ini. Menurutnya, NU tidak berkepentingan untuk memberikan restu kepada capres yang kini telah secara terbuka diusung oleh partai politik.

Sebagai informasi, ada tiga calon presiden yang telah mendapatkan usungan dari partai politik. Ketiganya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari Partai Nasional Demokrat, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari PDIP.

"Memangnya kalau sekarang ditanya akan merestui Ganjar Pranowo atau Prabowo, apakah saya harus jawab? Bukan urusan kami," kata Yahya.