Surati Megawati, Denny Indrayana Minta Bantuan Setop Penundaan Pemilu
Mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam surat ia tulis di Melbourne, Australia pada Jumat (2/6), Denny menyampaikan keluh kesahnya mengenai polemik seputar sistem pemilu yang kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Mengawali suratnya Denny mengatakan sengaja bersurat kepada Megawati karena ia yakin Presiden Indonesia ke-5 itu memiliki jiwa negarawan yang tinggi. Hal itu menurut Denny terlihat dari keputusan Megawati tidak maju pada pemilihan presiden 204 dan mengusung Joko Widodo padahal ia sendiri bisa maju.
Sikap Negarawan Mega kata Denny dikuatkan pula dengan keputusannya mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Padahal di saat yang sama anaknya Puan Maharani juga digadang akan maju.
"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapio pemilu yang tertunda," ujar Denny dalam surat yang ia unggah di akun media sosial twitter miliknya, Jumat (2/6).
Menurut Denny ia saat ini lantaran merasa keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Ia menilai saat ini proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu. Kekhawatiran itulah yang menurut Denny membuat ia memilih membawa isu hukum ke ruang publik.
'Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif, ujra Denny lagi.
Sebelum menyurati Megarati, Denny telah lebih dulu menyampaikan ke publik mengenai informasi yang ia terima bahwa uji materi yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu diubah dari tertutup menjadi terbuka. Pernyataan Denny dibantah MK.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan saat ini MK baru sampai pada tahap menerima naskah kesimpulan dari pihak terkait dalam uji materi. Sedangkan pembacaan putusan belum ditentukan kapan waktunya.
Dalam surat kepada Megawati, Denny mengatakan ia khawatir isu penentuan sistem pemilu justru dibelokkan menjadi isu politik. Bahan lebih jauh ia menyebut bahkan mulai berkembang adanya dugaan upaya untuk menunda pemilu.
Dugaan penundaan pemilu itu kata Denny juga terlihat dari adanya upaya peninjauan kembali kepengurusan Demokrat oleh Moeldoko yang merupakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Menurut Denny bila upaya Moeldoko ini berhasil akan menjadi preseden bagi demokrasi di Indonesia. Alasannya Moeldoko menurut Denny tidak memiliki akal di Demokrat tetapi terkesan lebih memanfaatkan posisinya sebagai orang dekat presiden Jokowi.
"Jika mosul Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga demokrat tidak akan diam, demikian juga mendukung capres yang dirugikan," ujar Denny
Atas kekhawatiran dengan kemungkinan pemilu ditunda itu, Denny meminta Mega ikut bersikap. Denny menyebut Mega merupakan sosok yang tegas menolak presiden tiga periode dan menolak penundaan pemilu.
"Silakan ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi,” ujar Denny.
Ia menyebut isu penundaan pemilu akan sangat berbagai. Bila terjadi keputusan itu menurut Denny tidak hanya mejerumuskan Jokowi tetapi juga menjerumuskan seluruh Bngasa Indonesia.