Sri Mulyani: Pemerintah dan Bank Indonesia Sukses Tekan Inflasi

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023). KSSK menyatakan stabilitas sistem keuangan pada kuartal I-2023 masih terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global.
Penulis: Aditya Widya Putri
3/6/2023, 09.48 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sukses bekerja sama menekan inflasi di Indonesia. Pemerintah dan BI sepakat untuk konsisten menjaga inflasi di kisaran 2% hingga 4% sepanjang tahun 2023.

Pengendalian inflasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah risiko inflasi ke depan.

“Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil menurunkan inflasi tanpa harus meredupkan ekonominya karena menaikkan suku bunga terlalu tinggi,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat.

Ia mengatakan pemerintah dan BI telah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang baik. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi, seperti memperkuat koordinasi kebijakan di pusat dan daerah, menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, pemerintah dan bank sentral perlu menjaga inflasi administered price dan volatile food terutama pada hari-hari besar keagamaan nasional agar tetap berada pada kisaran 3–5% di akhir tahun.

Dengan begitu, Indonesia tidak harus selalu menggunakan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. BI juga tidak perlu menaikkan suku bunga setinggi bank sentral negara lain.

"Inflasi Indonesia tetap rendah karena kita tangani dari sisi pemerintah, volatile food dan administered prices," tambah Sri Mulyani.

Pengendalian inflasi merupakan kebijakan jangka pendek yang bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat dalam mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tambah Menkeu.

“Pemerintah pusat dan daerah bersama BI perlu terus berkolaborasi untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin kelancaran distribusi dan pasokan bahan pokok,” pungkasnya.