BNPB Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla di Tujuh Provinsi

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel berupaya memadamkan api yang membakar lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (29/5/2023).
7/6/2023, 11.51 WIB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan di tujuh provinsi prioritas.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan hingga 1 Juni 2023, setidaknya sudah terjadi 112 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla di Indonesia). Tahun ini, BNPB menetapkan tujuh provinsi prioritas yang menjadi langganan karhutla. Adapun ketujuh provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. 

Suharyanto menyebut Indonesia akan memasuki musim kemarau yang lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya karena pengaruh dari El Nino. Ini membuat lembaga tersebut akan fokus pada upaya pencegahan hingga penanganan darurat bencana hidrometeorologi kering. INi termasuk antisipasi karhutla hingga kekeringan akibat faktor cuaca.

“Diprediksi potensi kejadian karhutlanya lebih besar dari tiga tahun terakhir,” kata Suharyanto dalam keterangan resmi, Rabu (7/6). 

Kepala BNPB memulai rangkaian pencegahan dengan mengunjungi Riau untuk memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla pada Rabu (7/6). Ia dijadwalkan untuk meninjau titik lokasi karhutla secara langsung melalui udara.

Menurut Suharyanto, BNPB sudah menyiagakan helikopter untuk patroli hingga water bombing di Riau. Di sisi lain, BNPB bersama BRIN, BMKG dan TNI juga mengupayakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Studi organisasi nirlaba Pantau Gambut pada Maret silam menyebutkan sekitar 16,4 juta hektare area gambut di Indonesia rentan terbakar di 2023. Peneliti dan Analis Data Pantau Gambut, Almi Ramadhi mengatakan sekitar 3,8 juta hektare di antaranya bahkan masuk kategori kerentanan tinggi (high risk), sedangkan 12,6 juta lainnya masuk kategori medium. 

Almi menyebutkan jika melihat dari proporsi area Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang rentan terbakar, Provinsi Papua Selatan menjadi provinsi dengan KHG rentan terbanyak.  Ini misalnya, 97% dari total 1.421 hektare area KHG Sungai Ifuleki Bian–Sungai Dalik berada pada tingkat kerentanan tinggi. 

Sementara itu, jika merujuk pada sisi luasan area,Pantau Gambut menemukan wilayah dengan risiko tinggi terluas berada pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan total luasan lebih dari 1,13 juta hektare yang tersebar di 13 KHG. 

“KHG Sungai Kahayan–Sungai Sebangau dengan daerah high risk terluas ini berada di dalam lokasi eks-PLG (Proyek Pengembangan Lahan Gambut) satu juta hektare pada masa Soeharto dan saat ini sebagian eks-PLG menjadi bagian dari proyek Food Estate,” ujarnya, Rabu (2/3).

Reporter: Rezza Aji Pratama