Mahfud MD: Usulan Bawaslu soal Penundaan Pilkada Tak Relevan

ANTARA FOTO/Arnas Padda/hp.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023). Dalam kunjungannya Mahfud MD menhadiri Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu terkait penanganan tindak pidana pemilihan umum dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Penulis: Agustiyanti
15/7/2023, 21.05 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut usulan Badan Pengawas Pemilu terkait opsi penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 tidak relevan. Ia menegaskan, agenda konstitusi tidak boleh mundur. 

"Tidak relevan. Kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu mau ditunda ya tidak akan pernah ada pemilu," kata Mahfud di Yogyakarta, Sabtu (15/7), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Mahfud, pembentukan penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu justru bertujuan agar tidak ada penundaan pemilu.Penyelenggara pemilu adalah lembaga resmi sepanjang waktu yang harus mampu menyiapkan berbagai antisipasi agar pemilu tetap bisa digelar.

"Karena agenda konstitusi tidak boleh mundur," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud meyakini bahwa Pemilu 2024 lebih damai dibandingkan Pemilu 2019. Ini karena ia tak menemukan kekerasan fisik maupun politik hingga empat bulan menjelang pelaksanaan pemilu. 

"Alhamdulillah kita tenang, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan politik. Kalau dulu 2019, tiga tahun sebelumnya sudah berkembang kekerasan-kekerasan politik, kekerasan fisik," kata dia.

Bawaslu sebelumnya mengusulkan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

"Kami khawatir sebenarnya pemilihan (pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden." ujar Bagja.

Ia mencontohkan salah satu kekhawatirannya jika terjadi gangguan keamanan di suatu daerah. Menurut dia, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga menyelenggarakan pilkada.

"Kalau sebelumnya, misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," ujarnya.