Presiden Joko Widodo merombak sejumlah jabatan menteri dan wakil menteri di kabinet. Pelantikan yang dilaksanakan di Istana Negara Senin (17/7) menempatkan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi menggantikan posisi Johnny Gerard Plate yang tersangkut kasus korupsi pengadaan proyek Base Transceiver Station atau BTS dan Bakti Kominfo.
Pengangkatan Budi sebagai menteri dinilai bernuansa politis lantaran Budi merupakan Ketua Umum relawan Pro Jokowi atau Projo yang aktif mendukung Jokowi saat maju sebagai capres. Belakangan barisan relawan Projo di sejumlah daerah aktif menyuarakan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menilai, penunjukan barisan relawan dalam jajaran kabinet yang baru dilantik menunjukkan upaya Jokowi untuk membangun gerbong politik yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Sebagai jaringan relawan Projo memang tidak terafiliasi langsung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bahkan beberapa kali terlihat berseberangan dengan partai pendukung Jokowi itu.
Adib menyatakan dengan penunjukan tokoh relawan untuk mengisi kursi menteri Jokowi seolah sedang menunjukkan independensi. Di sisi lain, Jokowi juga dinilai sedang meningkatkan posisi tawar dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang.
“Budi Arie ketua Projo ini dilantik saya kira bahwa Jokowi itu sebenarnya ingin menjadi king maker di 2024,” kata Adib, saat dihubungi, Senin (17/7).
Meski waktu menjabat yang tersisa bagi para menteri yang baru dilantik hari ini sekitar kurang dari satu tahun lagi, Adib mengatakan bahwa pesan bagi-bagi kekuasaan masih jelas terlihat. Ia menilai Jokowi berusaha memainkan momentum politik, mengafirmasi, mengakomodir kepentingan kepentingan kelompok pendukung.
“Ini bagian dari bagaimana Pak Jokowi membuat gerbong politik untuk menentukan dan membuat dukungan untuk Pilpres 2024,” kata Adib lagi.
Direktur Eksekutif Indostrategic memiliki pandangan yang lebih spesifik. Ia menilai penempatan Budi Arie di posisi menteri seolah mengkonfirmasi pilihan politik Jokowi dalam menghadapi pilpres. Uman menjelaskan dalam beberapa waktu terakhir relawan Projo di berbagai daerah secara terbuka menunjukkan dukungan untuk Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden dari PDIP.
“Ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto," ujar Umam.
Dukungan Projo yang dipimpin Budi Arie terhadap Prabowo juga tercermin dari hasil musyawarah rakyat yang diumumkan pertengahan Mei lalu. Pada pelaksanaan Musra, Projo menyatakan berdasarkan hasil musra Prabowo menjadi calon presiden yang banyak dipilih dengan elektabilitas 20% diikuti Ganjar yang mendapat 19% suara. Adapun di urutan ketiga ada Airlangga Hartarto yang meraih 12,5% suara.
Kurangi Dominasi Partai
Pilihan Jokowi memilih Budi rupanya tidak hanya bisa diartikan sebagai preferensi pilihan politik Jokowi. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai secara lebih jauh Jokowi sebenarnya ingin menunjukkan kemandirian dan kuasanya dalam menghadapi pilpres.
Keputusan Jokowi menunjuk relawan menurut Dedi memperlihatkan bahwa Jokowi memiliki kekuatan politik sendiri yang tak terafiliasi dengan partai yang perlu diperhitungkan dalam pilpres. Keberanian Jokowi mengamputasi jumlah menteri dari Partai Nasdem menurut dia menjadi sinyal dan keberanian Jokowi melepaskan diri dari pengaruh partai.
Jokowi menurut Dedi secara tidak langsung juga menunjukkan kemandirian dengan tidak melibatkan PDIP dalam reshuffle. “Ganjar dan PDIP akan ikut khawatir, karena Jokowi yang secara terang tidak bisa lagi dikendalikan bahkan oleh Megawati sekalipun,” ujar Dedi.
Jokowi secara de jure memang menunjukkan dukungan pada Ganjar Pranowo dalam pilpres. Ia hadir saat Megawati mengumumkan nama Ganjar sebagai capres yang diusung partai berlambang banteng itu.
Pada perkembangannya Jokowi semakin sering terlihat mengikutkan Prabowo Subianto dalam sejumlah kunjungan kerja yang ia lakukan. Prabowo merupakan Menteri Pertahanan yang maju sebagai calon presiden dari koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Jokowi dalam sejumlah kesempatan membantah mendukung Prabowo di pilpres. Namun saat menghadiri HUT ke-8 Perindo, Jokowi sempat menyatakan bahwa mungkin 2024 giliran Prabowo menjadi presiden. Meski begitu istana menjelaskan Jokowi hanya berkelakar dengan ucapan itu.
Sikap Jokowi yang makin menunjukkan posisi tawarnya tak hanya terlihat dengan penunjukan Budi. Beberapa nama yang dilantik masuk ke kabinet juga merupakan mantan tim pemenangan Jokowi di Pilpres. Mereka adalah Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Syaiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga melantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Djan sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan turut mendukung Jokowi dalam periode pertama pencalonan presiden.
PDIP Nilai Penunjukkan Budi Tak Berkaitan dengan Prabowo
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tak mempermasalahkan diangkatnya Budi. Ia menampik penunjukan Budi sebagai bentuk dukungan Jokowi pada Prabowo di pilpres.
Hasto beralasan dukungan Projo saat ini tidak merata dan belum mengerucut pada satu nama calon presiden. Ia mencontohkan Projo Jawa Barat malah mendukung Ganjar Pranowo.
"Dukungan ini kan belum final, apalagi nanti ujung-ujungnya kan pada siapa yang dicoblos, itu kan masih 14 februari 2024, " kata Hasto di INews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7).
Menurut Hasto, pengangkatan Budi yang notabene merupakan relawan Jokowi merupakan hal biasa. Ia menilai Budi telah ikut berjuang dalam pemenangan mantan Wali Kota Solo itu sebagai Presiden.
Orang kepercayaan Megawati itu mengatakan, tujuan perombakan Kabinet Indonesia Maju bertujuan untuk pengefektifan program kerja yang tengah dikerjakan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi. Karena itu ia menyebut PDIP menghormati keputusan Jokowi dengan memilih Budi Arie sebagai menteri.
Di sisi lain, Hasto menyebut Jokowi telah berkomunikasi dengan PDIP terkait dengan nama-nama yang dilantik. Ia menyebut Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung telah aktif melaporkan rencana reshuffle pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Jokowi pun menurut Hasto terlibat aktif dalam upaya pemenangan Ganjar Pranowo di pilpres. Ia menyebut Jokowi telah menugaskan tujuh orang juru kampanye yang tergabung dalam tim 7 untuk fokus pada penyusunan strategi menghadapi pilpres.