Luhut Jawab Kabar Gantikan Airlangga jadi Ketum Golkar Lewat Munaslub
Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merespons keinginan sejumlah kader Golkar agar partai melaksanakan musyawarah nasional luar biasa. Luhut bahkan disebut menjadi sosok yang cocok menggantikan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar.
Politikus senior Partai Golkar itu mengatakan masih akan melihat situasi yang berkembang. Lagipula menurut Luhut dirinya tidak terlalu menaruh perhatian pada kondisi di internal partai.
“Lihat saja, saya tidak terlalu ngurusin itu kok,” ujar Luhut saat ditanya wartawan soal dinamika munaslub Golkar, di Menara Danareksa Jakarta, Senin (24/7).
Soal respons atas munculnya wacana munaslub di internal Golkar sebelumnya juga telah dijelaskan Luhut dalam talkshow Rosi yang tayang di Kompas TV. Luhut mengakui ada beberapa kader yang menemuinya dan berkeluh kesah tentang situasi di internal Golkar.
Luhut yang baru pulang dari lawatan ke Afrika itu kemudian mengatakan bahwa ia juga telah berkomunikasi dengan Airlangga. Ia pun mengatakan pada Airlangga tentang keluh kesah sejumlah kader.
Kepada Rosi Luhut mengaku khawatir dengan kondisi Golkar. Ia tak mau Golkar yang memiliki jumlah kursi nomor dua di DPR menjadi partai yang tidak jelas menghadapi pemilu dan pilpres. Meski begitu, Luhut tidak menjelaskan dengan pasti mengenai sikapnya saat ditanya Rosi apakah akan menggantikan posisi Airlangga atau tidak.
“Enggaklah, untuk apa kepentingan saya di situ,” ujar Luhut.
Desakan Munaslub Lengserkan Airlangga
Sebelumnya, isu munaslub disuarakan oleh tiga organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Lawrence T.P. Siburian menyebut permintaan mundur sudah menjadi kesepakatan bersama.
Menurut Lawrence permintaan mundur mengerucut setelah ormas pendiri menilai kinerja Airlangga di partai tidak maksimal. Hal itu ditandai dengan temuan sejumlah survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Golkar pada pemilu 2024. Permintaan mundur tidak berkaitan dengan posisi Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara," ujar Lawrence seperti dikutip, Kamis (13/7).
Menurut dia, Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar tidak menunjukkan kinerja mumpuni dalam memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Padahal, waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menyisakan waktu 3 bulan lagi.
Adapun saat ini elektabilitas Airlangga Hartarto hanya mencapai 1 persen dan perolehan suara Golkar sebesar 14 persen. Menurut Lawrence, di sisa waktu yang ada Golkar masih bisa membentuk koalisi baru dengan partai yang belum menyatakan dukungan dalam pilpres seperti dengan Partai Amanat Nasional.
DPP Golkar telah memanggil Lawrence dan sejumlah politikus Golkar yang bersuara keras menyuarakan munaslub, Adapun Airlangga memastikan tak akan menggelar munaslub dalam waktu dekat. Ia menyebut pergantian ketua umum Golkar baru akan dilakukan pada 2024.