Dewan Kehormatan Golkar Serukan 5 Sikap, Minta Akhiri Wacana Munaslub
Dewan Kehormatan Partai Golkar menyerukan 5 sikap yang harus diambil partai dalam menyongsong Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut tertulis dalam surat yang diteken oleh Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung dan Sekretaris Anwar Arifin, dan ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Terdapat lima poin dalam surat tersebut. Pertama, seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar dari tingkat DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan sampai ke tingkat kelurahan dan desa harus menjaga kekompakan dan soliditas partai.
"Dengan demikian, wacana mengenai penyelenggaraan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan," bunyi poin pertama dalam surat tersebut seperti dikutip Kamis (3/8).
Poin kedua, seluruh jajaran Partai Golkar diminta fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu bertujuan untuk menaikkan perolehan suara dan kursi di setiap daerah. Harapannya, Partai Golkar dapat menjadi pemenang sebagaimana Pemilu 2004.
"Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan Organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya)," tulis Akbar dalam putusannya.
Pada bagian ketiga, Dewan Kehormatan meminta Partai Golkar menyusun langkah strategis dan langkah aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2024. DPP Partai Golkar pun didorong untuk segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam menghadapi Pemilu.
Selanjutnya pada poin keempat Dewan Kehormatan meminta kepada DPP Partai Golkar agar tetap konsisten mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir periode untuk menuntaskan pembangunan nasional. Lalu poin terakhir, Dewan Kehormatan menyerahkan mandat penentuan capres dan cawapres 2024 pada Ketua Umum DPP Partai Golkar, dengan catatan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi saat ini.
"Dalam hal keputusan Munas dan Rapimnas yang memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden,” tulis mandat itu.
Dukungan dari Senior Partai
Sebelumnya pada Rabu (3/8) malam Airlangga menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan dalam pertemuan itu para senior memastikan Golkar solid.
“Para ketua dewan, Pak Ical, Pak Agung, dan Pak Akbar Tandjung menyatakan dukungannya agar Airlangga menyelesaikan periodisasi kepemimpinan Ketum Golkar hingga 2024 dan menolak gagasan munaslub,” kata Lodewijk.
Ia menjelaskan ketiga ketua dewan itu juga menyerahkan keputusan terkait calon presiden dan calon wakil presiden kepada Airlangga. Penentuan sikap oleh Airlangga menurut dia merupakan mandat dari Musyawarah Nasional 2019 yang dikuatkan pada rapat pimpinan nasional 2020 serta rapat kerja nasional.
Seusai pertemuan, Airlangga menyatakan dukungan terhadap dirinya memudahkan Golkar untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain. Terutama dalam berkoalisi dan menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal didukung oleh partai.
Dukungan itu, menurut Airlangga, juga menjadi bukti Golkar pada seluruh tingkatan tetap solid. “Dengan soliditas dengan seluruh jajaran saya optimistis Partai Golkar bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024,” kata Airlangga.