Pemerintah dan dunia usaha kembali menegaskan komitmen melawan perdagangan manusia melalui pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengatakan pentingnya kemitraan sektor publik dan swasta untuk terlibat dalam memberantas praktik kejahatan kemanusiaan lintas negara itu.
“Isu perdagangan manusia terus menjadi perhatian utama dunia. Bahkan, kini diperparah dengan penyalahgunaan teknologi untuk tindakan kriminal. Untuk melawan ini butuh upaya kolektif dari berbagai pihak,” ujar pengusaha yang biasa disapa Boy Thohir itu dalam Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023 yang digelar di Sanur, Bali, Kamis (10/8).
Pada forum yang dihadiri perwakilan pemerintah, dunia usaha dan selebritas dari Indonesia dan Australia tersebut Boy menekankan upaya bersama sebagai kunci melawan TPPO. Apalagi menurut Boy, perdagangan manusia kini menjadi hal yang semakin banyak ditemui di masyarakat.
Praktik perdagangan manusia menurut Boy berpotensi menjadi lebih banyak karena adanya penyalahgunaan teknologi. Ia mencontohkan rekrutmen yang dilakukan secara online oleh pelaku kejahatan bisa membuat para pencari kerja terjebak dalam praktik TPPO.
“Even ini mudah-mudahan menjadi kontribusi kami dari Adaro, kontribusi juga dari Indonesia untuk melawan perdagangan manusia,” ujar Boy.
Merujuk data Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) hingga Juli 2023 tercatat sebanyak 1.943 orang korban perdagangan manusia yang teridentifikasi oleh pemerintah.
Para korban TPPO itu didominasi oleh mereka yang dijebak sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Ada juga sebagai pekerja seks komersial (PSK). Berikut rincian temuan korban TPPO di Indonesia.
Kerja Bersama Lawan TPPO
Lebih jauh Boy menjelaskan, dalam upaya memerangi perdagangan manusia pemerintah dan dunia usaha perlu menumbuhkan kesadaran untuk bergerak bersama. Selain itu ia menyebutkan para pemangku kepentingan juga perlu memikirkan kebijakan dalam memastikan penggunaan teknologi tidak disalahgunakan untuk kejahatan kemanusiaan perdagangan manusia.
Boy juga melihat peran media dan publik figur sebagai bagian tak terpisahkan untuk mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran publik akan bahaya perdagangan manusia. Selain itu, ia juga mendorong para pihak memastikan adanya perlindungan dan dukungan terhadap para korban,
“Menjadi kebutuhan mendesak bagi para pemimpin bisnis untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang masalah, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan menemukan cara praktis untuk mencegah dan menghentikan kejahatan kemanusiaan ini,” ujar Boy di sela forum.
Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023 merupakan pertemuan berkala. Pelaksanaan kali ini digelar di Bali pada 9 - 11 Agustus dan dihadiri pengusaha Australia yang juga Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest. Selain itu juga hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan pejabat publik dan pengusaha dari Australia.
Menteri Yasonna dalam sambutannya mengatakan saat ini Kemenkumhan sedang menyelesaikan naskah rencana aksi untuk dunia usaha dan HAM. Ia menyebutkan pemerintah berkomitmen meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis berperspektif HAM untuk setiap pemangku kepentingan.
Dia juga memastikan pemerintah terus menyiapkan regulasi yang mendukung perlindungan dan penghormatan hak asasi. “Kami juga memperkuat strategi pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM dalam kegiatan usaha,” ujar Yasonna.
Adapun selebriti Tanah Air Cinta Laura mengingatkan pentingnya peran media dalam membangun kesadaran publik untuk melawan TPPO. Namun, Cinta mengkritik masih minimnya pemberitaan media konvensional dalam pemberitaan yang berkaitan dengan pencegahan dan dampak TPPO.
“Kita tidak hanya membutuhkan peningkatan awareness tetapi juga perlu mengajak orang untuk terlibat dalam aksi nyata memerangi kejahatan manusia,” ujar Cinta Laura saat mendapat kesempatan bertanya dalam forum.