Cegah Politisasi, PUPR Akan Cek Ulang Data Kebutuhan Rumah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memverifikasi data kebutuhan atau backlog pemilikan rumah sebanyak 12,7 juta rumah pada tahun ini. Hal ini agar data tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu pada tahun politik.
Seperti diketahui, data backlog rumah tersebut didapatkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto berencana untuk memverifikasi data tersebut lebih lanjut.
"Data ini sedang kami konsolidasikan, karena ini masuk tahun politik dan saya enggak mau data ini dipolitisasi. Bagi kami, data ini penting," kata Iwan dalam konferensi pers Peringatan Hari Perumahan Nasional 2023, Jumat (25/8).
Secara rinci, Iwan mempertanyakan kriteria seseorang dinilai membutuhkan rumah. Selain itu, PUPR ingin memverifikasi apakah responden BPS betul-betul butuh rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.
Iwan mengatakan pembenahan rumah tidak layak huni merupakan pekerjaan rumah besar pemerintah. Kementerian PUPR mencatat jumlah rumah tidak layak huni pada Maret 2021 mencapai 29,45 juta unit.
Di samping itu, Iwan menilai karakteristik masyarakat muda atau generasi milenial dan generasi z tidak mementingkan kepemilikan rumah. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan mayoritas generasi milenial dan generasi z yang bekerja di sektor informal.
Iwan berpendapat generasi milenial cenderung berpindah-pindah sesuai pekerjaanya. Alhasil, Iwan menyimpulkan generasi milenial cenderung memilih untuk menyewa hunian daripada membeli hunian.
"Kami saat ini sedang berusaha keras untuk mengolah dan memvalidasi data backlog ini," ujar Iwan.
Setelah data tervalidasi, PUPR akan mempertimbangkan arah pemenuhan backlog tersebut. Menurutnya, pemerintah akan menyiapkan rumah vertikal untuk mengatasi masalah tersebut.
Iwan memaparkan target pembangunan rumah secara nasional pada tahun ini mencapai 1,17 juta unit per tahun. Angka tersebut naik 5,31% dari capaian 2022 sebanyak 1,11 juta unit rumah.
Secara rinci, Iwan menargetkan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau bersubsidi pada tahun ini mencapai 823.780 unit. Sementara itu, pembangunan rumah tidak bersubsidi sejumlah 353.050 unit.
Iwan memproyeksikan akan jumlah keluarga akan tumbuh sekitar 750.000 unit per tahun. Sementara itu, kemampuan membangun rumah secara total hanya sekitar 1 juta unit per tahun.
"Kalau backlog itu mau dipenuhi, mau dibangun di mana rumahnya kalau rumah tapak?" kata Iwan.