Pemerintah berencana untuk mengimpor beras sebanyak 250.000 ton dari Kamboja. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/9).
Jokowi dan Hun Manet membahas soal kerja sama ketahanan pangan melalui dukungan penyediaan infrastruktur dan pasokan pupuk. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyinggung soal rencana pemerintah untuk membeli beras seberat 250.000 ton dari Kamboja.
Pertamuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu, pejabat negara lainnya seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga hadir dalam pertemuan tersebut.
"Saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras sekitar 250.000 ton per tahun," kata Jokowi.
Selain membahas ketahanan pangan, Jokowi juga menawarkan pelatihan di bidang pertahanan kepada Kamboja. "Indonesia juga siap untuk mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan di bidang pertanahan," ujar Jokowi.
Sebelum menerima kunjungan Hun Manet, Jokowi terlebih dulu menjamu PM Timor Leste Xanana Gusmao dan PM Kepulauan Cook Mark Brown, serta PM Vietnam Pham Minh Chinh di Istana Negara pada hari yang sama.
Pemerintah Indonesia berencana mengimpor beras dua juta ton pada tahun ini. Rencana itu termuat dalam Surat Penugasan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dirilis 24 Maret 2023.
Rencana volume impor beras 2023 melonjak 365% secara tahunan, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengingatkan pada situasi tahun 2018, ketika volume impor beras nasional tiba-tiba meningkat 638% menjadi 2,25 juta ton. Adapun lonjakan impor beras pada 2018 dan 2023 sama-sama terjadi setahun menjelang pemilihan umum.